Kupastuntas.co, Metro - Tepat satu tahun sejak Bambang Iman Santoso dan M. Rafieq Adi Pradana dilantik memimpin Kota Metro pada 20 Februari 2025, publik mulai menagih realisasi 13 janji prioritas yang menjadi fondasi legitimasi politik pasangan tersebut dalam Pilkada serentak 2024.

Setahun pertama kepemimpinan menjadi momentum krusial untuk menguji apakah janji kampanye benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, atau sekadar melanjutkan program yang telah dirintis sebelumnya.

Dari data yang dihimpun Kupastuntas.co, dokumen Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menunjukkan bahwa sejumlah indikator pembangunan telah memiliki baseline sebelum masa jabatan dimulai.

Kemantapan jalan pada 2024 tercatat sebesar 70,14 persen, sementara cakupan penerangan jalan umum (PJU) baru mencapai 40,24 persen atau sekitar 5.011 titik dari kebutuhan ideal 12.453 titik.

Di sektor kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,76 persen dan Kota Metro telah memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC).

Sementara itu, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berada di angka 49,12 persen, dengan dukungan bantuan iuran dari APBD yang telah berjalan sejak 2020.

Angka stunting pada 2024 tercatat 14,8 persen, menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas janji intervensi gizi dan kesehatan masyarakat.

Pengamat Politik dari Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro, Dr. Sudarman Mersa, menilai sebagian besar janji prioritas tersebut belum menunjukkan dampak signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Berdasarkan flyer materi kampanye yang beredar luas dan kondisi objektif di lapangan, masyarakat hari ini justru menagih janji yang belum terealisasi. Banyak program prioritas belum menyentuh kebutuhan dasar warga secara nyata. Harmonisasi hubungan kepemimpinan juga penting,” kata Sudarman, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, janji jalan mulus menjadi indikator paling konkret karena bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Meski pemerintah melaporkan adanya perbaikan sejumlah ruas jalan sepanjang 2025, keluhan jalan berlubang masih banyak ditemukan.

"Dalam setahun terakhir, kritik terhadap kondisi infrastruktur jalan tidak hanya disampaikan melalui media sosial, tetapi juga melalui aksi nyata warga. Beberapa kelompok masyarakat bahkan melakukan perbaikan jalan secara swadaya sebagai bentuk protes terhadap lambannya respons pemerintah. Ini ironi, jalan mulus adalah janji utama, tetapi justru kondisi jalan masih menjadi sumber utama keluhan publik,” ucapnya.

Pria yang juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UDW Metro tersebut menyoroti program Metro terang benderang yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan. Sudarman menyebut keterbatasan cakupan penerangan jalan masih menjadi keluhan rutin warga.

"Minimnya penerangan jalan umum masih menjadi persoalan di banyak wilayah, terutama kawasan permukiman dan jalan penghubung antarwilayah. Indikator utama adalah layanan dasar masyarakat. Keberhasilan janji dan program, akan menjadi indikator kepercayaan masyarakat akan keberlangsungan kepemimpinan Bambang-Rafieq kedepan," ungkapnya.

Tak hanya itu, program kenaikan insentif bagi RT, RW, marbot, guru ngaji, dan juru kunci makam dilaporkan terealisasi, tetapi besaran kenaikan menjadi perdebatan karena dinilai belum sebanding dengan ekspektasi yang dibangun saat kampanye.

"Di titik ini, perbedaan antara janji politik dan angka kebijakan sering menjadi sumber tafsir yang berseberangan, sebagian warga menuntut lonjakan insentif, sebagian lain melihatnya sebagai langkah awal yang memang dibatasi ruang fiskal," ujarnya.

Ia juga menyoroti polemik tenaga honorer yang muncul sepanjang 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan janji peningkatan kesejahteraan aparatur.

“Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi justru ketidakpastian status tenaga honorer. Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah,” kata dia.

Di sektor pendidikan, Sudarman menilai program kuliah gratis masih menyisakan pertanyaan terkait pemerataan akses dan efektivitas implementasi, terutama karena jumlah peserta yang masih jauh dari target.

Tak hanya itu, Janji No Pungli di sekolah juga menjadi catatan rumit. Pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan perpisahan atau wisuda peserta didik dan ada pula surat edaran antigratifikasi dan antipungutan liar pada layanan tertentu. Namun laporan dugaan pungutan, termasuk isu LKS dan iuran kegiatan, masih muncul di ruang publik. 

"Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait pemerataan akses pendidikan gratis dan transparansi program. Padahal, larangan pungutan di sekolah negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendanaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara untuk BPJS gratis, RPJMD menegaskan arah kebijakan bantuan iuran JKN kelas 3 yang ditopang APBD dan mengarah pada cakupan UHC. Namun isu teknis seperti perubahan status peserta PBI JKN menjadi sumber keluhan berkala.

Kemudian untuk program dana kedukaan dalam pemberitaan terbaru lebih sering dikaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Data yang dipublikasikan menyebut santunan sepanjang 2025 diberikan kepada 27 ahli waris dengan total sekitar Rp1,102 miliar. Dalam RPJMD sendiri, dukungan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari APBD disebut sudah berjalan sejak 2020, sehingga yang diuji pada 2025 bukan hanya angka santunan, tetapi konsistensi perluasan kepesertaan bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal agar manfaat program tidak berhenti pada seremonial penyerahan santunan," paparnya.

Sudarman juga menyoroti Janji lansia bahagia yang sulit dinilai hanya lewat satu atau dua kegiatan karena menyangkut kondisi hidup harian lansia, termasuk kesehatan, akses bantuan sosial, dan lingkungan permukiman.

Ada program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar dalam kerangka RPJMD, dan pada 2025 ada pemberitaan penyaluran bantuan bagi lansia dari skema Kemensos. Namun Sudarman menilai persoalan mendasar belum terjawab, terutama ketika banjir dan drainase masih jadi keluhan. 

"Kemudian program lansia bahagia, kami nilai belum menyentuh persoalan mendasar. Banyak lansia masih hidup dalam kondisi rentan, termasuk menghadapi banjir rutin akibat buruknya sistem drainase. Bagaimana lansia bisa bahagia jika rumah mereka masih kebanjiran setiap hujan deras,” terangnya.

Di program literasi digital dan wifi gratis, ukuran paling sederhana adalah titik lokasi dan kualitas layanan yang diumumkan serta bisa diakses.

Sepanjang 2025, publik lebih banyak menemukan daftar wifi gratis yang disediakan pemerintah provinsi di sejumlah ruang publik, sementara klaim wifi gratis oleh pemerintah kota tidak selalu disertai peta layanan yang mudah diverifikasi warga.

"Minimnya publikasi teknis semacam ini membuat program rentan dinilai belum berjalan maksimal meski di atas kertas masuk sebagai janji kampanye dan juga disebut dalam agenda konsultasi publik RPJMD," tegasnya.

Kemudian berkaitan dengan program janji tambahan gizi dan vitamin di sekolah pada 2025 juga bersinggungan dengan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program pemerintah pusat.

"Ketika program pusat berjalan dan mengambil panggung, publik justru membutuhkan penjelasan yang jernih tentang bagian mana yang menjadi intervensi khas pemerintah kota, misalnya pemetaan gizi, penguatan UKS, suplementasi, atau penganggaran spesifik, karena tanpa pelaporan dan publikasi rutin, program mudah dinilai sekadar ikut arus program nasional," jelasnya lagi.

Selain itu, pria yang juga merupakan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa IsIam (HMI) tersebut juga menyoroti janji tidak ada jual beli jabatan dan peningkatan kesejahteraan petani juga dinilai belum menunjukkan dampak nyata di lapangan.

“Tata kelola birokrasi masih perlu diperkuat dengan indikator yang transparan, sementara petani masih menghadapi persoalan klasik seperti irigasi dan akses jalan pertanian yang belum memadai,” terangnya.

Semantara Wakil Walikota Metro, Rafieq Adi Pradana menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjalankan seluruh program prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan tahapan perencanaan pembangunan.

"Program-program ini berjalan bertahap karena keterbatasan fiskal dan prioritas pembangunan. Pemerintah tetap berkomitmen merealisasikan seluruh program prioritas,” ujar Rafieq saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa sejumlah program telah berjalan, termasuk perbaikan jalan secara bertahap, perbaikan dan penambahan lampu jalan, peningkatan insentif perangkat masyarakat, serta skema akses pendidikan melalui program beasiswa dan kerja sama dengan lembaga pendidikan.

Menurutnya, pelaksanaan program membutuhkan waktu karena harus menyesuaikan dengan perencanaan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.

“Kami memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan. Pemerintah berkomitmen memenuhi janji kepada masyarakat secara bertahap dan terukur,” tandasnya.

Setahun pertama pemerintahan menjadi fase penting untuk membangun fondasi kebijakan dan membuktikan komitmen politik. Publik Metro kini berada pada posisi menunggu, menilai, sekaligus mengawasi.

Di tengah keterbatasan fiskal dan kompleksitas persoalan daerah, transparansi capaian dan kejelasan indikator keberhasilan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan yang sedang berjalan. (*)