Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, capaian kinerja dinilai masih berada pada tahap stabilisasi dan belum menunjukkan akselerasi signifikan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, mengatakan ukuran umum dalam menilai tahun pertama kepala daerah adalah konsistensi terhadap janji kampanye. Dalam konteks Mirza–Jihan, janji tersebut terangkum dalam visi “Lampung Maju” yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi.

“Kalau melihat satu tahun masa kepemimpinan, yang paling utama dinilai adalah konsistensi terhadap janji kampanye. Karena orientasi mereka pada pertumbuhan ekonomi, maka penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat menjadi aspek sentral untuk dievaluasi,” ujar Soma saat dimintai tanggapan kamis (19/2/26).

Ia mengakui, dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 tergolong cukup baik, berada di kisaran 5,2 persen. Namun, menurutnya, capaian itu belum sepenuhnya sejalan dengan penyerapan tenaga kerja lokal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung per Agustus 2025 tercatat 4,21 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2024 yang berada di angka 4,19 persen.

“Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Ini menunjukkan kebijakan yang ada masih dalam tahap stabilisasi, belum pada fase akselerasi yang saling terhubung,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, yakni kuatnya dominasi agenda nasional di daerah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai secara politik lebih menonjol sehingga berpotensi menutup identitas kebijakan daerah.

“Konteks eksternal ini membuat publik kesulitan menilai mana program khas daerah dan mana program nasional. Jika ini terus terjadi dan tidak ada penegasan identitas lokal, bukan tidak mungkin daerah dinilai minim inovasi, meskipun sebenarnya ada,” katanya.

Memasuki tahun kedua, Soma menilai penilaian publik tidak lagi bertumpu pada narasi visi dan janji kampanye, melainkan pada hasil konkret yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

“Tahun kedua adalah fase pembuktian. Apakah kebijakan yang dihadirkan benar-benar berkualitas, berdampak, dan menjawab kebutuhan publik, itu akan terlihat mulai tahun depan,” tegasnya.

Ia menyarankan agar pasangan Mirza–Jihan menetapkan target yang lebih ambisius dan berbasis data. Selain itu, kebijakan yang dilahirkan perlu memiliki identitas lokal yang kuat agar tidak kembali tertutup oleh program nasional seperti pada tahun pertama kepemimpinan mereka.

“Yang paling penting, kebijakan ke depan harus lebih tegas, berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan memiliki ciri khas daerah. Dengan begitu, publik bisa melihat arah pembangunan Lampung secara lebih jelas,” pungkasnya. (*)