Banjir Kepung Kota Metro, KNPI: Indikator Lemahnya Arah Kebijakan Pemerintah
Ketua Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik DPD KNPI Kota Metro, Bangkit Yuda Alrachmad. Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Metro - Pasca banjir yang mengepung Metro pada Sabtu (14/2/2026) tidak hanya menyisakan lumpur dan kerugian bagi masyarakat, tetapi juga memicu kritik keras dari kalangan pemuda.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Metro menilai persoalan banjir yang terus berulang setiap musim penghujan menjadi indikator lemahnya arah kebijakan Pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Ketua Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik DPD KNPI Kota Metro, Bangkit Yuda Alrachmad menilai, banjir yang terus terjadi menunjukkan belum adanya kebijakan strategis dan terukur yang mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, kebijakan pemerintah masih berkutat pada kegiatan seremonial yang dampaknya tidak dirasakan masyarakat.
"Menurut kami, Pemerintah Kota Metro dianggap gagal menangani masalah banjir di Kota Metro,” kata Bangkit kepada awak media, Senin (16/2/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan banjir tidak bisa diukur hanya dari surutnya genangan air setelah hujan berhenti.
Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah kemampuan pemerintah menghadirkan sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.
"Kegagalan ini bukan hanya soal surut atau tidaknya genangan air, tetapi menunjukkan belum adanya langkah pencegahan banjir yang efektif. Bahkan, fakta di lapangan menunjukkan titik banjir justru terus bertambah setiap musim penghujan, sehingga masyarakat terus dirugikan tanpa melihat perubahan penanganan yang nyata dari pemerintah kota,” tegasnya.
Baca juga : Banjir Besar Jadi Alarm, DPRD Metro Minta Evaluasi Total Infrastruktur Drainase
Bangkit menilai, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya perencanaan tata kelola drainase dan mitigasi bencana di Kota Metro.
Ia menyebut, banjir yang terus berulang tidak lagi dapat dianggap sebagai peristiwa insidental, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penanganan serius dan terencana.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu memetakan secara detail wilayah rawan banjir, memperbaiki sistem drainase, serta memastikan kebijakan pembangunan tidak memperburuk daya resap lingkungan. Namun hingga saat ini, ia menilai langkah konkret tersebut belum terlihat secara signifikan.
"Respon pemerintah terhadap persoalan banjir hingga saat ini dinilai belum menunjukkan langkah penanganan yang menyentuh akar persoalan,” jelasnya.
Baca juga : Metro Dikepung Banjir dan Pohon Tumbang, Warga Desak Pemerintah Turun Tangan
KNPI juga menyoroti aktivitas walikota yang dinilai lebih menonjol dalam kegiatan yang bersifat simbolik dibandingkan langkah strategis dalam menangani persoalan banjir.
Salah satunya adalah video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan wali kota melakukan kegiatan bersih-bersih di atap terminal.
Bangkit menilai, kegiatan tersebut belum menjawab urgensi persoalan utama yang tengah dihadapi masyarakat.
"Pertanyaan kami, ke mana arah kebijakan dan langkah konkret pemerintah dalam menangani persoalan banjir ini," tambahnya.
KNPI menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan respons yang bersifat sementara, tetapi kebijakan yang mampu memberikan solusi jangka panjang.
KNPI juga mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi, pendidikan, serta keselamatan masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sebagai representasi pemuda, KNPI menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam penanganan persoalan banjir yang dinilai telah menjadi persoalan kronis di Kota Metro. (*)
Berita Lainnya
-
Banjir Besar Jadi Alarm, DPRD Metro Minta Evaluasi Total Infrastruktur Drainase
Senin, 16 Februari 2026 -
Warga Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak Parah Banjarsari Metro
Minggu, 15 Februari 2026 -
Pasca Banjir Metro, Satibi Kritik Pemkot Lewat Dokumen Tanah Harapan yang Tenggelam
Minggu, 15 Februari 2026 -
Kata Kepala BPBD Soal Banjir, Pohon Tumbang dan Atap Berterbangan di Kota Metro
Minggu, 15 Februari 2026









