‎Kupastuntas.co, Metro - Banjir besar yang mengepung Kota Metro pada Sabtu (14/2/2026) menjadi alarm keras bagi tata kelola infrastruktur kota. DPRD Kota Metro mendesak dilakukan evaluasi total terhadap sistem drainase dan pengendalian banjir, menyusul kembali meluasnya genangan di sejumlah wilayah permukiman.

Desakan itu menguat setelah beredarnya dokumen analisis bertajuk Tanah Harapan yang Tenggelam yang disusun pegiat properti dan Artificial Intelligence (AI), Ahmad Satibi. Dokumen tersebut dinilai memuat kritik berbasis data terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Anggota DPRD Kota Metro, Sudarsono, menilai banjir yang terjadi tidak bisa lagi dipandang sebagai siklus tahunan semata. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai indikator bahwa sistem drainase dan kebijakan pengendalian banjir perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.

"Banjir yang terjadi kemarin adalah peristiwa nyata. Pertanyaannya, ke mana hasil pembangunan drainase dan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah dianggarkan sebelumnya. Kalau hasilnya masih seperti ini, berarti ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Sudarsono, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga harus menyentuh perencanaan dan tata kelola anggaran. Ia mempertanyakan apakah Kota Metro telah memiliki master plan drainase yang terintegrasi dan benar-benar dijalankan.

"Apakah Kota Metro ini punya master plan drainase yang benar-benar dijalankan, atau pembangunan selama ini hanya parsial dan tidak terintegrasi," tegasnya.

Sudarsono menilai, tanpa cetak biru yang jelas, pembangunan drainase hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar persoalan. Dampaknya, setiap kali curah hujan meningkat, kawasan permukiman kembali terdampak banjir.

Dalam sorotannya, ia juga mengungkap anggaran penanganan bencana Kota Metro tahun 2026 sebesar Rp5.583.776.071 atau sekitar 0,6 persen dari total APBD Rp920,6 miliar. Dari jumlah tersebut, program teknis penanggulangan bencana hanya sekitar Rp595 juta.

"Yang benar-benar langsung menyentuh program teknis kebencanaan itu hanya sekitar Rp595 juta. Ini angka yang relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi risiko bencana yang dihadapi Kota Metro," ujarnya.

Baca juga : ‎Pasca Banjir Metro, Satibi Kritik Pemkot Lewat Dokumen Tanah Harapan yang Tenggelam

Ia menilai komposisi anggaran yang lebih banyak terserap pada belanja administratif dan belanja tidak terduga menunjukkan pendekatan yang masih reaktif. Padahal, berdasarkan berbagai dokumen resmi, Kota Metro tergolong rawan banjir, puting beliung, kebakaran, dan kekeringan.

Sudarsono juga menyinggung peringatan dini dari BMKG terkait potensi hujan dengan intensitas tinggi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banjir tetap meluas dan mengganggu aktivitas warga.

"Kalau peringatan sudah ada, lalu banjir tetap meluas, berarti ada kelemahan dalam kesiapsiagaan dan mitigasi. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh," tegasnya.

Ia mendesak Pemerintah Kota Metro mengubah paradigma pembangunan dengan menempatkan pembenahan sistem drainase sebagai prioritas utama. Menurutnya, pembangunan jalan tanpa dukungan drainase yang memadai hanya akan mempercepat kerusakan infrastruktur.

"Percuma membangun jalan baru kalau drainasenya tidak diperbaiki. Air akan merusak jalan itu dalam waktu singkat. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal perencanaan yang benar," paparnya.

DPRD memastikan evaluasi infrastruktur drainase akan menjadi agenda prioritas pengawasan. Bagi legislatif, banjir besar yang kembali terjadi harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh, agar Kota Metro tidak terus berulang kali menghadapi persoalan yang sama setiap musim hujan. (*)