• Senin, 26 Januari 2026

DPRD Lampung Dukung Program Pagar Permanen di TNWK Atasi Konflik Gajah–Manusia

Senin, 26 Januari 2026 - 15.52 WIB
16

Tampak Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar saat menghadiri acara Gerakan Bersatu dengan Alam yang diselenggarakan oleh Kodam XX/Radin Inten di Kantor Balai TNWK. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan pagar permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai upaya strategis untuk mengatasi konflik antara gajah Sumatra dan masyarakat di desa-desa penyangga.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam yang diselenggarakan oleh Kodam XX/Radin Inten di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, Labuhan Ratu Lama, Kabupaten Lampung Timur. Senin (26/1/26).

Ahmad Giri Akbar menegaskan, dukungan DPRD Lampung terhadap program pagar permanen sejalan dengan komitmen lembaga legislatif dalam mendorong pelestarian lingkungan hidup.

Hal ini sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi dan mitigasi konflik satwa liar.

“Pembangunan pagar permanen di sepanjang perbatasan TNWK dengan desa penyangga merupakan langkah penting untuk menekan potensi konflik gajah–manusia, sekaligus melindungi masyarakat dan satwa liar,” ujarnya, Senin (26/01/2026).

Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung akan mengawasi secara optimal pelaksanaan kebijakan dan program penanganan konflik satwa liar agar berjalan sesuai ketentuan serta terkoordinasi dengan baik antarinstansi terkait.

Selain mendukung pembangunan pagar permanen, Ketua DPRD Provinsi Lampung juga mendorong penguatan dan penambahan Masyarakat Mitra Polhut (MPP) di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Way Kambas.

Menurutnya, peran MPP sangat strategis dalam meningkatkan pengawasan dan mencegah masuknya satwa liar ke wilayah permukiman penduduk.

Kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam juga diisi dengan sesi urun rembuk yang membahas pengelolaan kawasan Taman Nasional Way Kambas serta langkah-langkah mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat desa penyangga.

Forum ini menjadi ruang koordinasi dan pertukaran pandangan antar pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi bersama yang berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XX/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, unsur TNI dan Polri, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan instansi terkait mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem di Provinsi Lampung, khususnya di kawasan Taman Nasional Way Kambas. (*)