‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pembangunan pembatas permanen sebagai solusi utama dalam menanggulangi konflik antara gajah dan warga desa penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang telah berlangsung puluhan tahun.
‎
‎Penegasan itu disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat mengunjungi TNWK bersama Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Sabtu (24/1/2026).
‎
‎Gubernur Mirza mengatakan, jika pihaknya telah melakukan berdialog langsung dengan kepala desa, camat, serta tokoh masyarakat desa penyangga TNWK guna menyerap aspirasi terkait konflik gajah dan manusia.
‎
‎"Kami menerima banyak masukan dari masyarakat. Ada yang wilayahnya rawa, semak dan tanggul kurang tinggi, bahkan ada yang membutuhkan tambahan personel penjagaan malam," ujar Mirza.
‎
‎Ia menjelaskan, selama ini sudah ada tanggul yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. Namun, karena masih berupa tanggul tanah, fungsinya belum optimal.
‎
‎"Setiap musim hujan tanggul longsor, dan gajah masih bisa melintas. Ini keterbatasan kabupaten, sehingga harus dibuat tanggul permanen agar benar-benar menjadi solusi jangka panjang," tegasnya.
‎
‎Menurut Mirza, pemerintah pusat telah melakukan survei teknis sebagai langkah awal pembangunan pembatas permanen antara kawasan TNWK dan desa penyangga.
‎
‎Saat ini survei telah selesai dan akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan feasibility study.
‎
‎"Panjangnya hampir 70 kilometer. Pembatas ini harus didesain agar tidak mengganggu aktivitas gajah maupun manusia dan bisa berlaku secara berkelanjutan," jelasnya.
‎
‎Mirza menambahkan, penanganan konflik gajah di Way Kambas merupakan perhatian khusus Presiden RI. Bahkan, isu konservasi ini turut menjadi pembahasan Presiden saat bertemu Pangeran Charles di Inggris.
‎
‎"Way Kambas disepakati menjadi pilot project konservasi dari 57 taman nasional di Indonesia. Ini harus segera diselesaikan karena konflik gajah dan manusia tidak boleh terus berulang," katanya.
‎
‎Sementara itu, Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan TNI siap membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik gajah-manusia.
‎
‎"Kami siap membantu sesuai permintaan masyarakat. Di dekat Way Kambas juga ada Batalyon Teritorial Pembangunan yang bisa diperbantukan untuk menjaga wilayah penyangga," ujarnya.
‎
‎Namun, Pangdam menekankan pentingnya sinkronisasi SOP, termasuk penentuan jumlah personel, lokasi penugasan, serta koordinasi dengan masyarakat.
‎
‎"Kami siap kapan pun diminta, tapi perlu kejelasan wilayah dan kebutuhannya agar efektif," tambahnya.
‎
‎Kepala Taman Nasional Way Kambas, Zaidi, mengatakan, selain pembangunan tanggul permanen, pihaknya juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Mitra Polhut (MMP).
‎
‎"Kami sedang mengusulkan peningkatan honor MMP ke kementerian, serta pembangunan gubuk-gubuk jaga untuk mendukung pengamanan kawasan," katanya.
‎
‎Zaidi menjelaskan, dari total 122 kilometer batas kawasan TNWK dengan desa penyangga, saat ini masih dalam tahap pemetaan dan survei oleh tim design engineer.
‎
‎"Kondisi tapaknya beragam, ada rawa, tanah keras, dan sungai. Model tanggulnya tentu akan berbeda-beda. Ini masih dalam proses kajian," pungkasnya. (*)