Kupastuntas.co, Tulang Bawang – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim usaha melalui pengesahan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Regulasi yang baru disahkan DPRD ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mempercepat arus masuk investasi di Sai Bumi Nengah Nyappur.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tulang Bawang, Dedy Palwadi, mengatakan perda tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan investasi di daerah.

“Adanya Perda ini tentu semakin memotivasi kami untuk meningkatkan realisasi investasi sekaligus memperkuat kualitas layanan,” ujar Dedy, Senin (1/12/25).

Ia menambahkan, regulasi baru itu juga memastikan proses perizinan dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Dedy turut mengapresiasi DPRD dan pemerintah daerah karena telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memperbaiki layanan dan memperluas peluang investasi.

Hal senada disampaikan Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan dalam Rapat Paripurna pengesahan Perda pada Jumat, 28 November 2025. Ia berharap kehadiran perda tersebut mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Hadirnya Perda ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan memiliki kepastian regulasi,” tegas Qudrotul Ikhwan.

Menurutnya, perda tersebut memberikan kepastian lebih jelas bagi investor terkait berbagai kemudahan dan insentif yang disediakan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah sepenuhnya berkomitmen mendukung investasi sebagai pendorong kemajuan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian realisasi investasi hingga Triwulan III 2025 yang mencapai Rp648,41 miliar, atau 184,21 persen dari target tahunan sebesar Rp352 miliar. Capaian ini disebutnya sebagai bukti meningkatnya kepercayaan investor serta efektivitas kebijakan daerah dalam memperkuat iklim investasi. (*)