Kupastuntas.co, Lampung Tengah – Sebanyak 178 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 29 kecamatan di Lampung Tengah mendapatkan pendampingan legalitas dari Kejaksaan Tinggi Lampung melalui program UMKM Mitra Adhyaksa. Pendampingan dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan meliputi penguatan legalitas usaha, peningkatan mutu dan kemasan produk, pemasaran digital, hingga penyelesaian berbagai kendala administrasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan bahwa pendampingan tersebut melibatkan pemerintah daerah, lembaga sertifikasi halal, perbankan, serta para pelaku UMKM.

"Kehadiran perbankan pemerintah juga menjadi momen penting, di mana KUR senilai total Rp1,3 miliar disalurkan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat," ujarnya, Senin (24/11).

Rita mengungkapkan bahwa sejumlah UMKM binaan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sudah mulai menembus pasar internasional, termasuk Korea Selatan dan beberapa negara di Asia Tenggara. Untuk menjaga konsistensi pemasaran, pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan kemasan, peningkatan mutu produk, kepatuhan terhadap standar hukum, hingga literasi pemasaran digital sesuai kebutuhan pasar global.

Menurutnya, UMKM merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah dan karena itu menjadi prioritas dalam program pemberdayaan yang dijalankan kejaksaan. Program UMKM Mitra Adhyaksa disebut sebagai wujud nyata dukungan kejaksaan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pelaku usaha lokal.

“Apabila terdapat kendala terkait perizinan, hukum, atau pengajuan kredit, semuanya dapat dikonsultasikan gratis di Kejari Lampung Tengah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, menyampaikan apresiasi terhadap peran kejaksaan yang dinilai mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Ia menyebut program tersebut bukan hanya meningkatkan kualitas administrasi dan akses modal, tetapi juga membuka ruang berbagi pengalaman dan strategi pemasaran bagi para pelaku usaha.

“Kegiatan ini sangat berdampak positif. Pemerintah daerah siap memperluas kolaborasi untuk membuka akses pasar yang lebih luas agar UMKM dapat berkembang optimal,” ujarnya.

Pendampingan UMKM tersebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung Tengah dan juga menjadi program prioritas kejaksaan di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Lampung. (*)