Kupastuntas.co, Lampung Barat - Fraksi Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) DPRD Lampung Barat memberi peringatan tegas kepada pemerintah daerah terkait kondisi kemandirian fiskal yang dinilai masih lemah, dalam pandangan akhir fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025).

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi ADEM, Bambang Kusmanto. Fraksi ADEM menegaskan bahwa Lampung Barat tidak boleh terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan dan melemahkan posisi fiskal daerah.

Bambang menyebut struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 menunjukkan PAD belum mengalami pertumbuhan signifikan. Menurutnya, kondisi ini sudah berada pada titik yang harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah.

Ia menegaskan Pemda wajib memiliki roadmap peningkatan PAD yang jelas, terukur, dan dapat dieksekusi. Fraksi ADEM menilai selama ini berbagai potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, perikanan air tawar, UMKM, hingga hasil hutan bukan kayu belum digarap secara maksimal dan sistematis.

Selain itu, Fraksi ADEM juga memperingatkan agar peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. Strategi penambahan pendapatan disebut harus berbasis inovasi, digitalisasi layanan, serta penguatan investasi lokal, bukan dengan menciptakan beban baru melalui kenaikan retribusi atau pungutan.

Tidak hanya soal pendapatan, Fraksi ADEM juga memberi sorotan terhadap pola belanja daerah. Bambang menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas layanan publik, terutama program prioritas yang menyentuh masyarakat.

Ia menekankan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meninggalkan pola anggaran berbasis rutinitas tahunan. Sebaliknya, OPD diminta menerapkan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas setiap rupiah uang rakyat yang dikelola.

Fraksi ADEM menyoroti pentingnya menjaga kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, air bersih, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur tersebut dianggap sebagai penopang utama kesejahteraan masyarakat sehingga tidak boleh mengalami penurunan kualitas.

Bambang menegaskan seluruh anggaran dalam APBD 2026 harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Pengelolaan belanja publik harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.

Fraksi ADEM juga memberi catatan khusus terkait Belanja Tidak Terduga (BTT). Bambang mengatakan meski BTT diperlukan sebagai instrumen menghadapi keadaan darurat, penggunaannya harus tepat sasaran dan tidak boleh menjadi ruang abu-abu dalam penganggaran.

Catatan berikutnya disampaikan terkait belanja transfer untuk pekon. Fraksi ADEM meminta adanya penguatan kapasitas fiskal pekon, pendampingan administrasi keuangan, serta monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis agar pembangunan tingkat desa berjalan tanpa hambatan.

Tidak berhenti di situ, Fraksi ADEM memberikan tekanan pada aspek pembiayaan daerah, khususnya penyertaan modal kepada BUMD. Bambang menegaskan penyertaan modal tidak boleh hanya bersifat simbolis atau administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

BUMD penerima modal diminta menunjukkan kinerja yang dapat diukur, transparansi pengelolaan, serta kontribusi konkret berupa dividen atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Daerah juga diminta menyampaikan laporan evaluasi penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk akuntabilitas.

Setelah menelaah dokumen, mendengarkan penjelasan pemerintah daerah, dan mengikuti seluruh pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Fraksi ADEM akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Meski memberikan persetujuan, Fraksi ADEM menegaskan persetujuan tersebut disertai catatan kritis yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah. Bambang menegaskan fraksinya akan terus melakukan pengawasan penuh terhadap pelaksanaan APBD 2026.

Fraksi ADEM berharap implementasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Mereka menilai komitmen tersebut penting untuk memastikan arah pembangunan Lampung Barat tetap berada di jalur yang benar.

Dengan peringatan tegas tersebut, Fraksi ADEM menutup pandangan akhir dengan menegaskan bahwa penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kinerja OPD harus menjadi fokus utama pemerintah daerah demi terwujudnya Lampung Barat yang lebih maju dan sejahtera. (*)