‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor dalam dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjelaskan bahwa KLA bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, melainkan juga bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

‎"Kabupaten/Kota Layak Anak bukan hanya tentang capaian administratif, tapi tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak kita," ujarnya saat memberikan keterangan, Senin (10/11/2025).

‎Jihan menjelaskan, evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi melalui tim khusus.

‎Evaluasi ini, kata dia, menjadi tolok ukur sejauh mana pelaksanaan KLA sudah berjalan baik sekaligus menjadi sarana perbaikan ke depan.

‎"Evaluasi bukan sekadar penilaian, tapi kesempatan bagi kita untuk introspeksi dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Karena tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh perangkat daerah terlibat aktif dan terintegrasi dalam pemenuhan hak anak," tambahnya.

‎Wagub juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, mewujudkan KLA tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

‎"Ini bukan soal prestasi semata, tetapi komitmen bersama untuk menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas," tegasnya.

‎Sebagai contoh inspiratif, Jihan menyebut sejumlah kota yang ada dunia telah sukses mengimplementasikan konsep ramah anak.

‎Barcelona di Spanyol, misalnya, merancang banyak area publik yang ramah anak dengan fasilitas bermain aman dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.

‎Sementara Copenhagen di Denmark dikenal dengan sistem transportasi yang ramah anak serta ruang terbuka hijau luas, dan Oslo di Norwegia menjadi contoh dalam perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan akses bagi seluruh anak.

‎"Kita bisa belajar dari banyak kota di dunia yang sudah lebih dulu menerapkan sistem kota layak anak secara komprehensif. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah kita sendiri," ujarnya.

‎Jihan juga menyebutkan bahwa terdapat empat kabupaten di Lampung yang mengalami penurunan predikat dari Madya menjadi Pratama. Diantaranya Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pringsewu. Sementara Mesuji belum mengalami peningkatan.

‎"Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Pemerintah Provinsi akan memberikan perhatian khusus agar tim evaluator bisa mendampingi kabupaten-kabupaten tersebut secara lebih intens," kata Jihan.

‎Jihan berharap, rapat koordinasi tersebut dapat memperkuat semangat dan sinergi antar kabupaten/kota di Lampung dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan KLA.

‎"Fokus kita adalah memperkuat sistem perlindungan anak yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Setiap anak di Lampung harus bisa tumbuh dengan aman, hak-haknya terpenuhi, dan tanpa hambatan apapun termasuk bagi anak-anak dengan disabilitas," tutupnya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan jika Provinsi Lampung memiliki 8 kabupaten/kota yang memperoleh predikat nindya.

‎Diantaranya Kabupaten Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Timur, Way Kanan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

‎"Kemudian 2 Kabupaten yang telah memperoleh predikat Madya Kabupaten Lampung Tengah dan kabupaten Pesisir Barat. Ada 5 Kabupaten yang memperoleh predikat Pratama yaitu Kabupaten Mesuji, Lampung Barat, Pringsewu, Lampung Utara dan Tanggamus," jelasnya.

‎Menurutnya, masih diperlukan kerja keras dari semua pihak terutama dalam bidang partisipasi anak kelembagaan dan perlindungan khusus anak.

‎"Diharapkan seluruh kabupaten/kota dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan integrasikan program ke dalam perencanaan daerah serta memastikan bahwa setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan terbaik anak," tuturnya. (*)