Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat koordinasi penguatan sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi pemerintah daerah wilayah Lampung, Rabu (5/11/2025).

Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Inspektorat Provinsi Lampung, hingga Hakim Tipikor.

Saat dimintai keterangan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi Lampung.

Menurut Setyo, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarlembaga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Point yang lebih penting adalah transparansi dan akuntabilitas, itu yang saya tekankan, dengan harapan korupsi tidak terjadi di Provinsi Lampung maupun seluruh kabupaten dan kota yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral dan peran penting dalam menjaga integritas, terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Semua bisa saling mengingatkan. Semua punya tugas dan peran fundamental untuk menjaga, khususnya para ASN. Harapan kami, para pegawai dan aparat penegak hukum menjalankan prinsip integritas sebagai modal dalam bekerja sehari-hari, dengan tujuan besar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Lampung," ungkapnya.

Setyo juga menekankan pentingnya menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pengingat agar kasus-kasus korupsi tidak terulang kembali.

"Harapannya, masa lalu menjadi warning agar tidak terjadi lagi di masa sekarang. Kami datang untuk kepentingan pencegahan. Karena kondisi kepala daerah banyak yang baru, kami berikan materi untuk bersama-sama menjaga dan mengingatkan agar kejadian yang dulu tidak terulang," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua KPK menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam mencegah penyimpangan.

"Transparansi artinya segala sesuatu, kalau bisa, dibuka saja. Apa yang menjadi informasi publik silakan diketahui masyarakat. Ini kan berawal dari perencanaan sampai pelaksanaan, dan hal-hal yang perlu diketahui publik bisa dipublikasikan," tegasnya.

Sementara akuntabilitas, lanjut Setyo, bukan hanya sebatas penyusunan laporan, tetapi juga harus melalui proses kajian dan pengawasan yang ketat.

"Akuntabilitas bukan sekadar laporan, tapi dikaji. Ada Inspektorat, BPKP, BPK, dan banyak pihak lain yang melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Dengan proses akuntabilitas yang kuat, semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada yang coba-coba melakukan penyimpangan," pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan jika pihaknya percaya jika pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan visi Presiden menuju Indonesia emas 2045," kata dia.

Ia mengatakan jika terdapat beberapa point yang disampaikan oleh Ketua KPK yang dilihat dari hasil survei pada tahun sebelumnya dan akan menjadi perbaikan kedepannya.

"Kita lihat tadi ada survei persepsi di 2024 serta angka 2024 kemarin baik kabupaten/kota dan Provinsi serta apa yang harus dibenahi. Pimpinan yang baru ini memiliki semangat dalam berbenah dan memperbaiki Provinsi Lampung kedepan," katanya. (*)