Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kegiatan Retreat Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang berlangsung pada 26–29 Oktober di Kampus IPDN Jatinangor, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah.

‎Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan peran dan tugas Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

‎"Retreat ini dilakukan guna memastikan tugas dan peran Sekda dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah berjalan lancar," ujar Marindo saat dimintai keterangan, Jumat (31/10/2025).

‎Ia menjelaskan, Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam membantu Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan berbagai program pembangunan prioritas, baik yang berskala nasional maupun daerah.

‎Beberapa program strategis nasional yang menjadi perhatian, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

‎"Kami membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan program pembangunan. Tentunya menjadi prioritas agar pemerintah daerah mampu melaksanakan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih," katanya.

‎Selain itu, lanjutnya, pembahasan dalam retreat juga menyoroti pencapaian target-target indikator RPJMD sebagai bagian dari upaya mendorong kinerja pembangunan nasional.

‎Tak hanya fokus pada program, para peserta retreat juga membahas isu strategis mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

‎Marindo menyebut, dengan adanya penyesuaian keuangan dari pemerintah pusat, daerah dituntut lebih kreatif dalam mengelola fiskal yang terbatas.

‎"Transfer keuangan dan Dana Desa saat ini mengalami penyesuaian. Ada pengurangan dari pusat, tapi itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana dengan fiskal yang ada, target-target pembangunan tetap bisa dipenuhi," jelasnya.

‎Khusus untuk Provinsi Lampung, Marindo mengungkapkan bahwa daerahnya mengalami penurunan transfer pusat sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026 mendatang.

‎Karena itu, Pemprov Lampung bersama DPRD tengah menyusun ulang prioritas belanja dan target pembangunan.

‎"Kami bersama DPRD sedang memformulasikan kembali apa saja target-target pembangunan sehingga belanja yang ada bisa disesuaikan," ujarnya.

‎Lebih lanjut, Marindo menegaskan bahwa Pemprov Lampung berkomitmen untuk menjalankan 13 program nasional prioritas dengan memastikan program tersebut memberikan nilai tambah ekonomi di daerah.

‎"Misalnya pada program MBG, kita memastikan sumber daya bahan makanan bisa dipenuhi dari desa setempat. Ikan, telur, daging diproduksi oleh desa sehingga nilai tambah ekonominya ada di desa, di kecamatan, dan di kabupaten itu sendiri," terangnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya Koperasi Desa Merah Putih dan peran BUMDes dalam memperkuat ekonomi lokal.

‎"Koperasi Desa Merah Putih juga mengambil peran melalui BUMDes. Jadi selain menjalankan program, kita dorong agar proses perencanaan dan pelaksanaannya menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat," pungkasnya. (*)