Kupastuntas.co, Lampung Tengah – Puluhan nelayan tradisional dari Pesisir Timur Lampung mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Senin (20/10/2025). Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nelayan Tradisional Provinsi Lampung (Forkom Nettral) menggelar audiensi untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memperkuat sinergi dengan para pengambil kebijakan daerah.

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang kini membayangi kehidupan nelayan rajungan, terutama terkait kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang melarang impor rajungan hasil tangkapan menggunakan jaring insang atau gillnet. Kebijakan ini berpotensi besar menurunkan pendapatan nelayan tradisional di wilayah pesisir.

Ketua Forkom Nettral Lampung Tengah, Edy Alamsyah, mengatakan bahwa mayoritas nelayan di wilayahnya masih menggunakan alat tangkap gillnet karena keterbatasan modal dan fasilitas. Jika kebijakan larangan ekspor diberlakukan tanpa solusi, kata dia, ribuan keluarga nelayan akan terdampak langsung secara ekonomi.

“Saat ini, sebagian besar nelayan rajungan di Lampung Tengah masih menggunakan gillnet. Jika ekspor rajungan hasil tangkapan itu dilarang, tentu pendapatan mereka akan turun drastis. Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD bisa menjembatani persoalan ini ke tingkat pusat,” ujar Edy.

Selain isu ekspor, para nelayan juga menyampaikan berbagai persoalan lain yang mereka hadapi di lapangan, seperti minimnya sarana tangkap ramah lingkungan, pencemaran di kawasan sungai dan pesisir, fluktuasi harga hasil tangkapan, serta terbatasnya fasilitas pascapanen.

Perwakilan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Lampung Tengah, Fitri, menyoroti perlunya perhatian terhadap nelayan perempuan. Menurutnya, banyak perempuan pesisir yang berperan dalam pengolahan rajungan, namun belum mendapat akses terhadap pelatihan, perizinan, dan dukungan pemasaran.

“Kami berharap ada kebijakan yang berpihak pada perempuan nelayan, terutama dalam pengolahan hasil laut agar bisa menambah penghasilan keluarga,” kata Fitri.

Direktur Mitra Bentala, Rizani, yang turut mendampingi nelayan dalam audiensi itu, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan perikanan rajungan. Ia mengungkapkan, Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor ini.

“Setiap tahun, sektor rajungan di Lampung bisa menghasilkan hingga Rp500 miliar. Jika ekosistem pesisir rusak dan kebijakan ekspor terganggu, potensi pendapatan sebesar itu bisa lenyap,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah, Agus Supriyono, mengapresiasi langkah Forkom Nettral yang memilih jalur dialog untuk menyampaikan aspirasi. Ia berjanji akan menindaklanjuti hasil audiensi ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

“Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah yang berwenang. DPRD siap mendorong kebijakan yang melindungi nelayan dan menjaga keberlanjutan usaha perikanan rajungan,” kata Agus.

Audiensi diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi dari Forkom Nettral kepada Komisi II DPRD Lampung Tengah. Forum tersebut berharap pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama nyata antara nelayan, DPRD, dan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola perikanan rajungan yang adil dan berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung. (*)