Kupastuntas.co, Tulang Bawang - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung sepakat memperkuat kerja sama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah setempat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Persiapan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, pada Senin (13/10/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Anthoni, yang mewakili Sekretaris Daerah Tulang Bawang, Ir. Ferli Yuledi, SP, MM, MT.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan OJK dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman serta mendorong penggunaan jasa keuangan secara bijak.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala BPKAD, Plt. Kepala Bapperida, Plt. Kepala Dinas Koperindag, Plt. Kepala KPTPHP, Kepala Dinas Perikanan, serta Kabag Hukum & Kerjasama, dan Kabag Perekonomian & SDA.

Ir. Anthoni dalam arahannya mengatakan, peningkatan literasi keuangan merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Melalui kerja sama dengan OJK, pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan bertanggung jawab.

"Pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan harus terus ditingkatkan agar terhindar dari praktik keuangan yang merugikan, seperti investasi ilegal atau pinjaman online tidak resmi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan nantinya akan diarahkan ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, kelompok tani, hingga pelajar, agar inklusi keuangan di Tulang Bawang semakin meluas.

Dengan adanya sinergi antara Pemkab Tulang Bawang dan OJK Lampung ini, diharapkan terbentuk ekosistem keuangan yang sehat, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat. (*)