Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rapat evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati terkait APBD Perubahan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025 menyepakati adanya kenaikan anggaran sebesar Rp18 miliar.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulpakar, di Kantor BPKAD Provinsi Lampung, pada Jumat (3/10/2025).

Dari tambahan anggaran tersebut, Rp16 miliar diarahkan khusus untuk sektor infrastruktur jalan. Kecamatan Tegineneng menjadi daerah yang paling banyak mendapat kucuran dana, yakni Rp14 miliar dari total alokasi Rp16 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, SIKom, MM, menegaskan bahwa fokus pembangunan jalan di Tegineneng bukan berarti mengabaikan wilayah lain.

"Semua jalan kabupaten tetap menjadi prioritas, hanya saja pengerjaannya dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” kata Nasir.

Rapat evaluasi itu juga dihadiri Sekdakab Pesawaran Wildan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sejumlah kepala OPD, serta pejabat Pemprov Lampung di antaranya Inspektur Bayana, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala Bapenda Slamet Riadi, Karo Hukum, dan Plt Kepala BPKAD Nurul Fajri.

Dalam kesempatan sebelumnya, Nasir menegaskan bahwa prioritas APBD-P 2025 memang diarahkan pada perbaikan sejumlah ruas jalan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup defisit. Ia menargetkan realisasi PAD tahun ini bisa menembus Rp100 miliar, naik dari realisasi 2024 yang hanya Rp88 miliar.

Meski begitu, ketergantungan Pesawaran terhadap dana pusat masih sangat tinggi. Tahun 2024 lalu, PAD hanya menyumbang 6,90 persen dari total pendapatan daerah.

Dari target Rp154 miliar, realisasi PAD hanya Rp88,4 miliar. Sisanya, sebesar 93,10 persen atau Rp1,19 triliun berasal dari transfer pemerintah pusat.

Dalam laporan keuangan tahun 2024, belanja daerah dan transfer mencapai Rp1,23 triliun. Dari angka itu, belanja pegawai menghabiskan Rp504,8 miliar, termasuk gaji dan tunjangan kepala daerah serta DPRD.

Dengan tambahan anggaran Rp18 miliar di APBD-P 2025, publik berharap fokus pembangunan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan warga. (*)