Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan sebanyak 8 juta lebih Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikeluarkan dari data penerima. Gus Ipul mengatakan, hal itu lantaran mereka terbukti mampu.

"Total yang dikeluarkan Mei-Juni, 8.261.801 juta lebih penerima PBI. Maka dilakukan redistribusi kuota PBI di daerah dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk miskin," kata Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari Detik.com, pada Selasa (15/7/2025).

"Mereka yang dikeluarkan digantikan pada mereka yang berada di desil 1, khususnya adalah yang miskin ekstrem dan miskin," lanjutnya.

Gus Ipul mengakui, banyak bansos tak tepat sasaran. Sebab itu, menurut dia, pihaknya mulai memperbaiki data penerima setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Bansos dan subsidi kita itu banyak yang tidak tepat sasaran. Itu ditengarai oleh banyak pihak, dan saya kira kita juga merasakan banyak bansos yang tidak tepat sasaran, termasuk bansos untuk Penerima Bantuan Iuran," katanya.

Akibat banyaknya basis tak tepat sasaran, dia mengatakan perlunya perbaikan data. Dia mengatakan adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menugaskan BPS untuk memproses dan menentukan data tunggal.

Lebih lanjut, Gus Ipul menuturkan mulanya ditemukan 7 juta penerima yang tidak berhak menerima PBI. Kemudian, ditemukan kembali 800 ribu lebih.

"Jumlahnya ketemu 7 juta lebih, terus ada tambahan 800 ribu jadi 8 juta lebih sekarang," ujarnya.

Gus Ipul pun menjelaskan alasan dikeluarkannya 8 juta penerima dari PBI. Dia mengatakan pengeluaran itu akibat dari konsekuensi dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

"Jadi karena konsekuensinya memang kita harus mengalihkan. Kuotanya tetap, kuotanya tetap. Tapi dialihkan kepada penerima manfaat yang lain. Yang kita anggap, kami anggap hari ini lebih berhak daripada 7 juta sebelumnya," paparnya.

Dia mengatakan pertimbangannya ialah hasil kroscek yang dilakukan oleh Kemensos. Menurut dia, 8 juta penerima tersebut merupakan kalangan mampu.

"Kami sampaikan ada 2 juta lebih itu yang ternyata dia sebenarnya tidak berhak menerima PBI. Lalu yang kedua berdasarkan data, di mana data DTSEN itu sekarang sudah ada pemeringkatan, desil 1, desil 2, desil 3," jelasnya.

"Nah kita lihat satu persatu, 1 sampai 4, tapi 5 dan seterusnya kita anggap sudah tidak layak untuk mendapatkan PBI," imbuh dia. (*)