Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka siswa putus sekolah. Salah satunya dengan menyiapkan Perda Pendidikan, di mana nantinya tidak boleh ada lagi anak putus sekolah.

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan masih adanya angka anak-anak putus sekolah di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius Pemprov Lampung melalui Disdikbud.

Thomas mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyusun berbagai strategi untuk menekan permasalahan tersebut, termasuk menyiapkan regulasi baru dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan.

“Salah satu program prioritas yang tengah digenjot adalah peningkatan rata-rata lama sekolah. Anak-anak Lampung tidak boleh lagi berhenti di tengah jalan dalam menempuh pendidikan,” kata Thomas saat menjadi narasumber Kupas Podcast yang dipandu CEO Kupas Tuntas Grup, Dr. Donald Harris Sihotang, SE, MM, di kantor Kupas Tuntas, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, pada Senin (30/6/2025).

Tema Kupas Podcast kali ini adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Solusi Meningkatkan IPM di Lampung.”

“Harus dipastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Minimal, mereka harus bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA,” tegas Thomas.

Thomas mengatakan, Disdikbud Lampung saat ini sedang melakukan pemetaan terkait berbagai faktor penyebab tingginya angka putus sekolah, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah hingga masalah sosial seperti pernikahan dini.

“Kalau masalahnya adalah ruang kelas yang kurang, maka solusinya kami akan membangun ruang belajar tambahan atau bahkan sekolah baru di daerah tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, Pemprov Lampung juga akan terus memperluas akses beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, agar kendala ekonomi tidak lagi menjadi alasan anak-anak berhenti sekolah.

“Bagi anak-anak yang terlanjur putus sekolah karena faktor sosial seperti pernikahan dini, kami dorong mereka mengikuti program pendidikan alternatif seperti Paket C. Ini menjadi jalan keluar agar mereka tetap bisa mendapatkan ijazah,” paparnya.

Thomas juga menyebut, saat ini Pemprov Lampung sedang memfinalisasi draf Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan yang ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Perda ini nantinya akan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman teknis pelaksanaan di lapangan.

“Perda dan Pergub ini akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam tata kelola pendidikan di Lampung, termasuk soal pencegahan anak putus sekolah,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Thomas, saat ini Pemprov Lampung juga sedang mematangkan program Sekolah Rakyat dan Lampung Mengajar. Program Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.

Thomas mengatakan, tingginya biaya di sekolah swasta menjadi salah satu penyebab utama anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan.

“Banyak anak kita yang putus sekolah karena secara ekonomi orang tua mereka tidak mampu membiayai di sekolah swasta, yang biayanya jauh lebih mahal. Maka pemerintah hadir dengan Sekolah Rakyat ini, semuanya gratis,” kata Thomas.

Untuk tahun ini, Sekolah Rakyat mulai beroperasi di beberapa lokasi seperti Jati Agung dekat Bandar Lampung, BPSDM Lampung, dan BLK Pagar Alam. Para guru yang mengajar berasal dari lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan beberapa siswa dari luar daerah akan difasilitasi tinggal di asrama.

Ia menerangkan, Pemprov Lampung juga memperkuat program Lampung Mengajar, yang fokus mengirim lulusan perguruan tinggi ke daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).

“Mereka sebelumnya sudah berkomitmen siap ditempatkan di mana saja. Program Lampung Mengajar ini sudah berjalan dan terus kita perluas,” ujar Thomas.

Tidak hanya itu, Pemprov Lampung juga memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi dari wilayah 3T untuk mengikuti pendidikan selama setahun di SMA unggulan di Bandar Lampung, seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 9.

“Selama setahun, biaya hidup dan kos mereka ditanggung APBD. Ini kita lakukan agar mereka terinspirasi dan bisa kembali memotivasi teman-temannya di daerah asal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Thomas mengatakan, Pemprov Lampung juga mulai menerapkan kurikulum berbasis coding dan kecerdasan buatan (AI). Langkah ini diambil untuk mempercepat literasi digital di kalangan pelajar.

“Tahun ini sudah kita mulai. Puluhan guru kita kirim ke Jakarta untuk pelatihan coding dan AI. Targetnya agar siswa Lampung tidak hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta teknologi,” ujar Thomas.

Thomas menegaskan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Lampung, sesuai arahan gubernur.

“Baik gubernur, wakil kepala daerah hingga kepala desa, semuanya memberi porsi besar untuk pendidikan. Semua ini bagian dari upaya kita menyiapkan SDM Lampung menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung per 2 Desember 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tercatat hanya 73,13. Capaian ini menjadi yang paling rendah di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan peringkat 20 nasional.

Lampung bahkan masih berada di bawah Sumatera Selatan (73,84), Jambi (74,36), Bangka Belitung (74,55), Bengkulu (74,91), Aceh (75,36), Riau (75,67), Sumatera Utara (75,76), Sumatera Barat (76,43), dan Kepulauan Riau (79,89). (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu 2 Juli 2025 dengan judul “Thomas: Tidak Boleh Ada Lagi Anak Putus Sekolah”