Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut perhatian atas rendahnya harga singkong di Lampung.

Aksi tersebut berlangsung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kamis (23/1/2025) dimulai sekitar pukul 13.50 WIB.

Sejumlah aparat kepolisian telah berjaga di sekitar kantor DPRD Lampung dengan memasang kawat berduri  di areal pintu masuk parlemen untuk mengamankan situasi.

Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kekecewaan terhadap anjloknya harga komoditas singkong.

Pada pukul 14.30 WIB, para demonstran berhasil memasuki halaman kantor DPRD Lampung. Bahkan mereka sempat membakar ban di depan tangga gedung parlemen sebagai bentuk protes.

Ketua IMM Lampung, Jefry Ramdhani, dalam orasinya dari atas mobil komando menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap petani singkong yang kesulitan akibat rendahnya harga jual.

"Kami ini anak-anak petani singkong. Kami kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena harga singkong yang sangat murah. Jangan halangi kami masuk untuk menyampaikan aspirasi!" tegas Jefry.

Ia menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah segera menstabilkan harga singkong sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), terutama poin pertama dan kedua, yaitu penghapusan kelaparan (No Hunger) dan kemiskinan (No Poverty). Menurutnya, jika harga singkong tidak segera distabilkan, akan semakin banyak petani yang terjerat kemiskinan.

"Kami mendesak pemerintah pusat turun langsung menyelesaikan persoalan ini sebagai bentuk nyata pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," tambahnya.

Selain itu, Jefry menuntut agar pemerintah mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhi aturan terkait stabilisasi harga. Ia juga meminta pemerintah untuk tidak tunduk pada praktik oligarki dan kepentingan pemodal yang merugikan masyarakat.

"Kami meminta Presiden dan Kementerian Perdagangan menghentikan impor tapioka. Temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa impor ini berdampak pada ketidakstabilan harga singkong," ungkap Jefry.

IMM Lampung juga mendesak agar pemerintah menjadikan singkong sebagai salah satu komoditas pangan strategis nasional serta membentuk tim khusus untuk merumuskan kebijakan hilirisasi produk singkong yang adil dan menguntungkan bagi masyarakat.

Mahasiswa turut mendesak Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Pangan, serta anggota DPR RI agar memberikan sosialisasi, edukasi, dan bantuan teknis kepada petani untuk meningkatkan kualitas produksi. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi pupuk secara langsung kepada petani singkong dan petani lainnya.

Jefry menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu tiga hari, IMM Lampung bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM akan mengawal persoalan ini hingga ke pemerintah pusat.

"Kami mendesak Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pangan, anggota DPR RI Dapil Lampung, anggota DPD RI Dapil Lampung, penjabat gubernur, dan anggota DPRD Provinsi Lampung untuk mundur dari jabatan jika tidak mampu merealisasikan tuntutan ini," tegasnya. (*)