Kupastuntas.co, Metro – Proyek pembangunan kompleks ruko di Jalan Jenderal Sudirman, Metro Pusat, yang semula disambut sebagai ikon ekonomi baru di Bumi Sai Wawai, kini berubah menjadi kontroversi besar.

Dugaan alih fungsi ruko menjadi hotel memicu pertanyaan publik, terutama setelah beredar informasi adanya dokumen rahasia yang diduga mencatat pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, dan indikasi gratifikasi dalam proses pembangunan.  

Investigasi mendalam oleh Kupastuntas.co mengungkap dinamika di balik layar yang melibatkan sejumlah pihak. Kompleks ruko yang digagas sejak 2022 ini awalnya dirancang untuk meningkatkan geliat perekonomian lokal. 

Namun, kabar alih fungsi yang mencuat di awal 2025 menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memunculkan spekulasi adanya kepentingan tersembunyi.  

Kupastuntas.co mendapatkan akses informasi terkait rumor adanya dokumen rahasia yang diduga milik salah satu pejabat OPD di Metro. Dokumen tersebut mencatat keputusan kontroversial pengalihan status ruko menjadi hotel, meskipun izin resmi untuk alih fungsi belum diterbitkan. 

Sumber Kupastuntas.co yang identitasnya dirahasiakan mengungkap bahwa proses alih fungsi ini berlangsung secara kilat dan penuh tanda tanya.  

“Proses alih fungsi seharusnya memakan waktu lama karena membutuhkan kajian teknis dan persetujuan dari pemerintah daerah. Tapi yang terjadi di proyek ini, pengembang terlihat sangat percaya diri melanjutkan pembangunan meski dokumen resminya belum rampung,” ujar sumber tersebut, Minggu (12/1/2025) malam.

Informasi serupa diutarakan seorang anggota legislatif periode 2019-2024 yang turut memantau proyek ini mengungkap bahwa kesepakatan awal dengan PT Sang Bima Ratu hanya mencakup pembangunan ruko. 

Rencana ini termasuk penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Namun, isu alih fungsi yang mencuat belakangan memunculkan dugaan adanya kesepakatan diam-diam antara pemerintah dan pengembang.  

“Rumornya, ada aliran dana miliaran rupiah yang diterima oknum pejabat pada Juli atau Agustus 2024. Dugaan gratifikasi ini kuat mengingat DPRD sendiri tidak diberi informasi soal perubahan fungsi ini,” kata sumber yang merupakan mantan anggota Dewan tersebut.

DPRD dituntut untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang menyelidiki lebih dalam misteri di balik alih fungsi ruko jadi hotel ini. Namun, dinamika politik internal di DPRD dikhawatirkan dapat menghambat pembentukan pansus tersebut.  

“Pansus harus dibentuk untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam alih fungsi ini. Jika benar ada gratifikasi, maka ini bukan hanya merugikan rakyat tetapi juga negara,” tegas sumber tersebut.  

Aparat Penegak Hukum (APH) juga didesak untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan gratifikasi yang mencoreng integritas pembangunan di Metro. 

"Jika terbukti, kasus ini dapat menjadi momentum penting untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Metro," tegasnya.  

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Ahmad Husaini juga secara terbuka menyatakan bahwa pihak legislatif tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan alih fungsi tersebut. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan bahwa proses tersebut dilakukan secara tertutup dan melanggar prosedur administrasi.  

Isu alih fungsi ruko Sudirman Metro menjadi hotel bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah cerminan dari potensi praktik korupsi yang merugikan rakyat dan negara. 

Pemerintah Kota Metro harus transparan menjelaskan proses yang terjadi, sementara DPRD dan APH memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini.  

Masyarakat menantikan kejelasan dan keadilan, agar kepercayaan terhadap pemerintah dapat pulih dan pembangunan kota benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan bersama. 

Jika isu ini tidak segera diselesaikan, bayang-bayang korupsi akan terus membayangi perkembangan Metro sebagai kota yang maju dan transparan.  (*)