Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Debat pamungkas calon wali kota Bandar Lampung yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat siang (15/11/2024) di Hotel Swissbell, mengangkat tema “Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kota Bandar Lampung”. Debat ini mempertemukan dua pasangan calon, Eva Dwiana – Deddy Amarullah (nomor urut 2) dan Reihana – Aryodhia (nomor urut 1). Dalam debat ini, berbagai isu penting mengenai pembangunan kota, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dibahas secara terbuka.

Pada sesi tanya jawab, panelis mengajukan pertanyaan mengenai upaya kedua pasangan calon dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Panelis bertanya, "Tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung semakin menurun, yang berimbas pada penurunan angka kejahatan. Apa upaya yang akan dilakukan untuk lebih menurunkan angka kemiskinan?"

Menanggapi pertanyaan tersebut, Eva Dwiana, calon wali kota nomor urut 2, mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat dicapai melalui tiga pilar utama: pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih baik. Menurutnya, dengan meningkatkan tiga sektor tersebut, ekonomi masyarakat akan meningkat, dan kemiskinan akan terus berkurang.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kami juga akan memberikan kesempatan kerja sebanyak 25 persen untuk warga Kota Bandar Lampung,” jelas Eva.

Deddy Amarullah, calon wakil wali kota dari pasangan yang sama, menambahkan bahwa mereka juga akan memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja agar mereka memiliki bekal yang memadai untuk memasuki dunia kerja.

"Penurunan kemiskinan itu sangat penting. Kami akan memberikan pelatihan bagi calon pekerja, agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga akan mempermudah akses ke pinjaman tanpa bunga bagi UMKM, sehingga ekonomi masyarakat semakin berkembang, usaha kecil bisa tumbuh, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka," ungkap Deddy.

Namun, calon wali kota nomor urut 1, Reihana, memberikan pandangan yang berbeda. Ia mengakui bahwa statistik kemiskinan di Kota Bandar Lampung memang menunjukkan penurunan, tetapi ia menyoroti adanya masalah yang masih menghambat akses pendidikan yang layak, terutama soal pungutan di sekolah.

“Memang benar angka kemiskinan menurun, tapi jika kita berbicara soal kemiskinan, kita harus juga memperhatikan tingkat pengangguran. Saya juga ingin menekankan soal pendidikan. Kami tidak ingin lagi ada anak yang tidak mampu bersekolah. Kalau kita bicara soal sekolah gratis, harusnya benar-benar gratis, tanpa adanya pungutan yang membebani orang tua. Anak yang lulus sekolah harus bisa mengambil ijazahnya tanpa ada masalah keuangan,” ujar Reihana dengan tegas.

Ia mengkritik adanya pungutan yang terjadi di sekolah-sekolah meski ada kebijakan sekolah gratis. Menurutnya, fenomena ini masih sering terjadi dan sangat merugikan orang tua siswa, sehingga program pendidikan gratis yang semestinya memberikan kemudahan malah terbentur masalah biaya tambahan.

Eva Dwiana menanggapi pernyataan Reihana dengan menjelaskan bahwa masalah pungutan yang dimaksud Reihana lebih banyak terjadi di tingkat SMA dan SMK, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Kalau masalah ijazah itu sering terjadi di SMA dan SMK. Kalau untuk tingkat SD dan SMP, tidak ada masalah. Jadi, jika ada yang tidak bisa mengambil ijazah, itu adalah masalah yang di luar kewenangan Pemkot, itu lebih kepada kewenangan Pemerintah Provinsi,” jelas Eva. (*)