Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung menerima alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah mengatakan, jika dana sebesar Rp40 miliar yang berasal dari APBD Perubahan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki 14 ruas jalan dengan panjang efektif mencapai 17 kilometer.

"Dari total 14 ruas jalan tersebut nilainya kurang lebih Rp40 miliar dengan panjang efektif mencapai 17 km. Karena sebagian ada yang penanganan bahu jalan juga," ujarnya saat dimintai keterangan, Jum'at (8/11/2024).

Menurutnya, perbaikan jalan menggunakan APBD Perubahan tersebut di tender menggunakan katalog lokal sehingga diharapkan pada bulan November sudah mulai dikerjakan dan di bulan Desember pekerjaan sudah selesai.

"Paketnya sebagian ada yang sudah terkontrak dan yang sedang persiapan. Tapi semua sudah proses dan kita gunakan katalog supaya lebih cepat. Target kita November sudah mulai dan Desember sudah selesai," tuturnya.

Taufiq merincikan 14 ruas jalan yang akan dilakukan penanganan adalah jalan ruas Branti - Gedung Tataan, Padang Cermin - Teluk Kiluan, Kedondong - Parda Suka, Pringsewu - Parda Suka, Sukamara - Kuripan.

Kemudian Kuripan - Simpang Kotaagung, Sukadamai - Kibang, jalan Pattimura, Kuripan - Kota Agung, Brabasan - Wiralaga, Bumiharjo - Waytuba, Kota Gajah - Simpang Randu, RE Martadinata dan Taman Siswa Raja Asli.

"Jadi untuk jenis pekerjaan nya itu aspal dan beton, tapi yang beton tidak terlalu banyak," katanya lagi.

Menurut Taufiq pada tahun anggaran 2024 Dinas BMBK Provinsi Lampung menerima anggaran kurang lebih Rp905 miliar. Dimana Rp865 miliar dari APBD murni dan Rp40 miliar dari APBD Perubahan.

Perbaikan jalan yang dilakukan menggunakan APBD murni sebanyak 55 paket dengan panjang kurang lebih 51,7 kilometer dimana terdapat 10 paket pekerjaan yang sudah dilakukan PHO atau serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada pemilik proyek atau PPK.

"Untuk yang APBD murni progres nya sekitar 68 persen bahkan ada yang sudah PHO, dari 55 paket 10 sudah PHO sementara untuk yang lain sedang progres dan ini terus kita kejar," tutupnya. (*)