Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menyebut kredit macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung hingga bulan September 2024 sebesar Rp824 miliar dari 8.209 debitur atau penerima kredit.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy mengatakan, jumlah kredit  macet tersebut persentasenya hanya 2,46 persen dari total kredit UMKM yang disalurkan di Lampung senilai Rp33 triliun kepada 570.988 debitur.

"Kalau untuk kredit UMKM yang macet di wilayah Lampung data kami sampai dengan September 2024 tercatat sebesar Rp824 miliar dari jumlah debitur 8.209 atau sekitar 2,46 persen dari total kredit perbankan. Jadi masih di rance yang tidak terlalu besar," kata Otto, pada Kamis (7/11/2024).

Otto menjelaskan, keuntungan yang akan diterima oleh pelaku UMKM dengan adanya penghapusan kredit macet adalah pelaku UMKM tidak lagi mengalami hambatan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari industri jasa keuangan.

"Setelah dapat penghapusan kredit macet ini, secara umum pelaku UMKM tidak lagi mengalami hambatan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari industri jasa keuangan. Karena daftar kredit macetnya di SLIK OJK akan menjadi catatan khusus, sehingga yang bersangkutan bisa kembali dapat pembiayaan," jelasnya.

Menurut Otto, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto terdapat beberapa kriteria bagi para pelaku UMKM yang dapat dihapus kredit macetnya.

"Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024, kredit macet yang dihapus untuk pelaku UMKM di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Nanti perbankan akan membuat ketentuan lebih lanjut bagaimana mereka mendefinisikan debitur yang akan diberikan penghapusan piutang macet sesuai kriteria PP tersebut," paparnya.

Otto menerangkan, berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM mengalami kemacetan tagihan piutang yang ia pinjam di perbankan.

Yakni faktor eksternal dan internal seperti kesulitan akses pasar. Dimana pelaku UMKM dalam memasarkan produknya belum punya pasar yang luas karena misal penjualan masih offline maka otomatis penjualannya tidak pernah besar.

Kemudian keterbatasan modal kerja, sehingga pelaku UMKM tidak siap ketika mendapatkan pesanan yang meningkat sehingga ia membutuhkan tambahan modal.

"Kadang juga ada faktor bencana alam misal banjir, sehingga usahanya mengalami kerugian. Kalau nelayan misal cuaca buruk, sehingga mereka tidak bisa melaut dan tidak ada pemasukan sementara mereka harus bayar kredit. Kadang ada juga penurunan permintaan pasar yang sifatnya fluktuatif," imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengesahkan Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya.

Chusnunia menilai, langkah tersebut dilaksanakan sebagai upaya dukungan kepada pelaku UMKM yang selama ini terdampak masalah ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden adalah hal yang baik. Kebijakan ini akan meringankan para petani, nelayan dan seluruh pelaku UMKM kita yang selama ini terbebani utang. Apalagi beberapa bulan terakhir daya beli masyarakat menurun,” kata Chusnunia, Kamis (7/11/2024).

Chusnunia mengungkapkan bahwa dirinya akan turut mengawal aturan baru tersebut untuk memastikan hanya pelaku UMKM yang benar-benar layak mendapatkan bantuan penghapusan piutang.

“Ini perlu kita kawal untuk memastikan siapa saja yang benar-benar butuh bantuan. Jangan sampai justru ini tidak tepat sasaran” tegasnya.

Chusnunia berharap melalui kebijakan ini para pelaku UMKM menemukan semangat barunya untuk terus berjuang dan lepas dari segala beban yang membelenggunya. Ia juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM adalah ujung tombak perekonomian Indonesia.

“Pelaku UMKM adalah ujung tombak ekonomi kita, maka kita semua wajib turut membantu memperhatikan mereka agar mereka terus berkembang,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit mangkrak di segmen UMKM. Namun rupanya tidak semua UMKM bisa diputihkan kreditnya.

PP No. 47/2024 mengatur hapus tagih kredit macet UMKM pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Nantinya kurang lebih ada 1 jutaan orang yang akan dihapuskan kredit macetnya. Estimasi nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai Rp10 triliun. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Jumat 8 November 2024 dengan judul "Kredit Macet UMKM Lampung 824 Miliar"