• Senin, 28 Oktober 2024

Debat Pilwakot Sengit, Reihana Sebut Pelayanan Publik Masih Lambat

Senin, 28 Oktober 2024 - 21.17 WIB
29

Cawalkot dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 1 Reihana- Aryodhia dalam debat di Hotel Emersia, Senin (28/10/24). Foto: Yudha/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Debat Pilkada Bandar Lampung semakin seru saat pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Reihana-Aryodhia, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola pelayanan publik yang dinilai belum optimal di bawah kepemimpinan petahana Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

Salah satu sorotan utama Reihana adalah layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dianggap lambat dan kurang efisien dalam pengurusan administrasi seperti e-KTP.

Reihana menyampaikan, apabila terpilih, mereka akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan digitalisasi serta pemahaman masyarakat mengenai teknologi. 

“Kantor pencatatan sipil perlu dibenahi agar masyarakat merasa nyaman. Mendapatkan e-KTP memang gratis, tetapi mengapa masih terasa sulit? Kami akan mencari tahu akar masalahnya dan menyelesaikannya,” katanya, pada debat perdana di hotel Emersia, Senin malam (28/10/2024).

Reihana menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap kebijakan agar pelaksanaannya lebih lancar. "Perencanaan itu harus lebih teliti supaya pelaksanaannya lebih mudah," tambahnya.

Menanggapi kritik tersebut, Eva Dwiana memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil selama masa jabatannya. Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan sudah dilakukan secara intensif, bahkan hingga layanan antar langsung ke rumah warga.

Eva mengakui sempat ada keterlambatan, namun hal itu disebabkan oleh keterlambatan modul, bukan kelalaian dari pihaknya.

"Kami bukan lambat, tapi berhati-hati. Ada banyak pendatang di Bandar Lampung, dan ini memerlukan kehati-hatian. Kami sudah melakukan pelayanan e-KTP secara masif dan bahkan mengantarkannya langsung ke masyarakat," jelas Eva.

Meski begitu, Reihana tetap mempertanyakan alasan keterlambatan tersebut, menilai bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan secara sistematis. Dia berjanji akan melakukan reformasi sistem di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memperkenalkan konsep "digital city" agar masyarakat lebih memahami dan menerima perubahan menuju digitalisasi.

"Masyarakat harus diajarkan tentang digitalisasi. Bagaimana semua akan serba digital kalau mereka tidak diberi pemahaman," bebernya. (*)