Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Bawaslu Provinsi Lampung mengingatkan kepada tim kampanye calon kepala daerah jangan melakukan konsolidasi atau mengkondisikan kepala desa untuk mendapatkan dukungan.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, mengungkap adanya sejumlah modus penyimpangan yang bisa dilakukan oleh tim kampanye calon kepala daerah untuk mensiasati aturan pelaksanaan kampanye di Pilkada Serentak 2024.

"Terdapat banyak modus penyimpangan dalam kampanye, karena diperbolehkannya kampanye dalam bentuk lainya. Salah satunya, pasar murah itu tidak apa-apa. Tapi kondisinya, ada anggota dewan memborong belanjaan dan dibagikan dengan label pasar murah," kata Iskardo, pada Kamis (3/10/2024).

Selain itu, lanjut Iskardo, modus penyimpangan lain yang kerap dilakukan oleh tim kampanye calon kepala daerah yakni melakukan konsolidasi dengan sejumlah kepala desa (kades).

"Kemudian modusnya itu konsolidasi atau mengkondisikan kepala kampong agar mau mendukung salah satu pasangan calon. Dalam Pilkada itu aturanya ada, tapi bisa juga dilanggar dengan mudah. Kepala kampung bisa dihukum tiga tahun kalau dia ketahuan,” tegas Iskardo.

Iskardo mengimbau seluruh pihak agar melakukan kampanye sesuai dengan aturan, sehingga melahirkan pemimpin yang baik.

"Sebaik apapun aturan dan sekuat apapun pengawasan, kalau kesadaran tidak sampai situ tetap saja akan melakukan pelanggaran. Maka ini perlu kesadaran bersama," kata Iskardo.

Iskardo juga menjelaskan, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Provinsi Lampung menempati peringkat nomor 2 terkait politik uang secara nasional di bawah Maluku Utara.

"Kemudian, di survey yang berkembang di masyarakat oleh salah satu lembaga, 61 persen akan memilih bila diberikan imbalan politik uang," bebernya.

Menurutnya, politik uang menjadi tantangan yang cukup berat untuk dihilangkan di Provinsi Lampung. Karena keinginan masyarakat yang tinggi terhadap politik uang.

"Tantangnya bukan karena calon yang ingin member, tapi juga ada permintaan dan yang memberi. Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat itu sangat perlu, kami berharap Bhabinkamtibmas juga bisa melakukan edukasi itu," jelasnya.

Namun, Iskardo mengaku tetap optismis demokrasi di Lampung akan lebih baik kedepan. Meskipun secara statistik masyarakat Lampung mau menerima politik uang.

"Kita masih punya harapan dengan demokrasi Indonesia, mungkin kita masih apatis dengan narasi kalau gak karena politik uang tidak terpilih. Kita masih punya harapan untuk Indonesia kedepan. Paling tidak, Lampung harus menjadi contoh dalam Pilkada 2024," bebernya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung melakukan mitigasi risikio terkait distribusi logistik Pilkada Serentak 2024.

Ketua Divisi Logistik KPU Provinsi Lampung, Titik Sutriningsih menjelaskan, mitigasi reskio itu telah dilakukan oleh pihaknya kepada daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (tiga T) di Provinsi Lampung.

"Kita melakukan mitigasi resiko, karena situasinya mungkin curah hujannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilu yang lalu. Jadi memang tetap prioritas daerah terjauh, tersiolir kemudian tersulit, itu yang kita utamakan,” ujar Titik, Kamis (3/10/2024).

Menurut Titik, ada beberapa wilayah yang masuk kategori tiga T dan harus menjadi daerah yang diprioritaskan,

"Seperti di Kabupaten Lampung Tengah ada wilayah yang jaraknya 100 km lebih dalam satu desa, jadi butuh waktu yang lebih awal sampai ke sana apalagi kalau hujan. Karena jalan di sana tanah merah,” bebernya.

"Kemudian ada juga daerah yang terisolir di Pesisir Barat yakni Pulau Pisang. Ada juga di Bengkunat yang medannya sulit, karena transportasi belum ada kecuali gerobak sapi, itu juga kita utamakan,” lanjutnya.

Titik mengatakan, penyusunan logistik di dalam mobil juga harus diperhatikan dengan baik, khususnya untuk daerah yang jauh harus disusun agar mudah keluar dari mobil logistik.

"Pengamanan untuk semua dokumen itu juga didoble plastik. Semua dokumen akan dibungkus dengan plastik agar lebih rapat dan tidak tembus air,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut Titik, mobil logistik harus diberikan tiga lapis terpal untuk mencegah tembus air yang bisa merusak logistik Pilkada 2024.

"Jadi pengamanan dari sisi keutuhan dokumen dengan plastic, dan pengamanan distribusi armada harus siap terpal tiga lapis. Jadi harus benar-benar aman,” paparnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 04 Oktober 2024, dengan judul "Bawaslu Ingatkan Tim Kampanye Jangan Konsolidasi dengan Kades"