Kupastuntas.co, Metro - Isu calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kota Metro mulai masif diperbincangkan masyarakat. Partai Politik (Parpol) dinilai yang paling bertanggungjawab atas hadirnya calon tunggal dalam Pilkada di Bumi Sai Wawai.

Hal tersebut diungkapkan aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Ahmad Haryono. Menurutnya, parpol memiliki dosa besar kepada rakyat jika calon tunggal melawan kotak kosong benar-benar terjadi di Pilkada Metro.

Dirinya menilai, jika Pilkada Metro hanya diikuti oleh calon tunggal, maka tagar PilihankuKotak_Kosong yang viral beberapa hari terakhir dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Metro.

"Inilah lemahnya partai politik di dalam melakukan pendidikan politik dan proses politik. Karena setiap ada pendidikan politik maka ada proses politik, di dalam proses politik itu, lagi-lagi bahwa partai politik hanya menginginkan kemenangan tunggal dari calon yang dia pilih, kemudian mengabaikan proses pendidikan politik," kata dia saat dikonfirmasi awak media, Senin (12/8/2024).

"Masa iya dari sekian ribu kader partai tidak ada yang terbaik dari partai politik itu sendiri. Kan ini merupakan sebuah hal yang naif menurut saya, dan menurut saya ketika calon tunggal ini terjadi, maka salah satu andil terbesar munculnya kotak kosong itu adalah ketika partai politik yang mencoba mempolitisasi, dengan kata lain dosa besarnya ada di partai politik," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Bung Anggi tersebut juga berpendapat bahwa isu calon tunggal melawan kotak kosong merupakan proses demokrasi yang mundur. Hal itu lantaran proses Pilkada dengan calon tunggal tersebut telah merebut hak demokrasi rakyat.

"Calon tunggal itu memang sebuah proses demokratisasi yang mundur menurut saya. Sebab, semua elemen masyarakat punya hak politik yang sama dan kenapa mesti menggunakan calon tunggal sebagai satu-satu cara untuk membangun demokrasi," ucapnya.

"Mengapa ini bisa terjadi, karena kesadaran masyarakat tentang tentang pentingnya hak politik itu masih lemah. Civil society yang seharusnya menjadi pilar berdemokratisasi di daerah itu, relatif tidak berjalan secara baik ya," sambungnya.

Menurutnya pendidikan politik masyarakat sipil merupakan instrumen penting bagi perkembangan demokrasi lokal di Metro.

"Oleh karena itu ke depan penguatan civil society tersebut menjadi hal yang sangat penting, agar proses politik seperti ini bisa dilalui tanpa harus mengabaikan hal-hal yang prinsip dari demokratisasi itu sendiri," ujarnya.

Dirinya juga menyoroti soal isu kotak kosong yang dimungkinkan terjadi dalam Pilkada Metro dan merupakan perjalanan buruk demokrasi.

"Menurut saya kotak kosong itu adalah sebuah fenomena yang buruk bagi perjalanan demokrasi. Bagaimana kemudian kedepannya ini bisa kita lakukan, ketika memang kotak kosong betul-betul menjadi pilihan di masyarakat," ungkapnya.

Bung Anggi juga mengajak seluruh masyarakat untuk sadar dan mengkritisi praktik demokrasi di Metro yang dinilai telah mengalami kemunduran.

"Yang pertama menurut saya, kita harus kritisi dan bangun kesadaran masyarakat tentang mengapa terjadi kotak kosong, jika memang kotak kosong itu menjadi sesuatu yang kemudian prosesnya menindas hak-hak politik masyarakat, hak-hak politik rakyat ini harus kita lawan walaupun nantinya terjadi kotak kosong," paparnya.

"Seandainya kita tidak ingin sia-sia dalam konteks Pemilukada, misalnya mengapa terjadi kotak kosong karena tidak ada pilihan lain, itu menurut saya adalah hal yang terpenting aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat. Itu bisa dijamin oleh kontestan politik melawan kotak kosong itu sendiri," tambahnya.

Aktivis Nahdlatul Ulama itu juga menyebut solusi lain untuk terciptanya demokrasi yang sesuai harapan rakyat adalah dengan kontrak politik yang dilakukan kandidat bersama masyarakat.

"Jika menurut saya, perlu adanya kontrak politik yang fundamental dan itu adalah sebuah kebutuhan masyarakat yang diperlukan masyarakat. Karena dengan adanya beban kontrak politik meskipun dia calon tunggal, dan itu dilegalkan misalnya di notariskan dan lain sebagainya maka akan menjadi beban yang ditanggung jawabkan oleh calon terpilih," paparnya.

Pemilik nama asli Ahmad Haryono itu juga memaparkan bahwa rakyat perlu menentang kontestan politik yang menjadi calon tunggal dalam Pilkada dasar 2024 di Metro.

"Rakyat perlu menantang calon tunggal untuk melakukan kontrak politik. Karena hanya ada dua upaya tentunya berdasarkan analisa yang matang terkait adanya hak-hak politik masyarakat yang dilanggar, pertama memenangkan kotak kosong dan yang kedua melakukan kontrak politik dengan calon tunggal," tegasnya.

"Hak politik apa yang dilanggar, misalnya proses untuk mendapatkan rekomendasi partai, kemudian adanya intimidasi- intimidasi dari kontestan terhadap masyarakat dan munculnya pemaksaan-pemaksaan yang itu adalah indikasi menciderai proses demokratisasi. Hal seperti ini harus dilawan, maka salah satunya adalah menangkan kotak kosong," tandasnya. (*)