Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Realisasi pendapatan negara di Provinsi Lampung hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp3,899 triliun, atau 34,87 persen dari target APBN sebesar Rp11,180 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, menyatakan bahwa realisasi tersebut terdiri dari kinerja pendapatan bea masuk, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 56,85 persen, 1.355,96 persen, dan 29,89 persen (yoy),” ungkap Dody pada Selasa (2/7/2024).

Dody menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan PNBP didorong oleh pertumbuhan pendapatan badan layanan umum yang mencapai 201,12 persen (yoy). Di sektor perpajakan, beberapa komponen juga menunjukkan kinerja positif.

“Komponen pajak penghasilan menyumbang Rp1,609 triliun, tumbuh 9,44 persen (yoy). Komponen pajak lainnya menyumbang Rp67,36 miliar, tumbuh 45,13 persen (yoy),” jelasnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Lampung hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp12,89 triliun, atau 40,49 persen dari pagu APBN. Komponen belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp3,724 triliun, tumbuh 23,55 persen (yoy).

“Pertumbuhan tertinggi BPP berasal dari belanja barang yang tumbuh 39,59 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,714 triliun. Ini dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilu Februari 2024 dan persiapan Pilkada serentak pada November 2024,” terang Dody.

Dody menambahkan bahwa belanja negara dari sisi transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp9,173 triliun, atau 40,49 persen dari pagu, tumbuh 13,79 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh komponen salur dana alokasi khusus fisik sebesar Rp51,96 miliar yang tumbuh 103,40 persen (yoy), dana desa sebesar Rp1,115 triliun yang tumbuh 35,45 persen (yoy), serta dana alokasi umum sebesar Rp6,230 triliun yang tumbuh 16,83 persen (yoy).

“Pertumbuhan positif penyaluran TKD menunjukkan peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi syarat salur,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Mei 2024 berperan sebagai shock absorber dalam mempertahankan kinerja perekonomian regional di tengah guncangan global. Fragmentasi global dalam perdagangan, industri, hingga ketegangan antarnegara masih mempengaruhi perekonomian dan fiskal dunia.

“Kanwil DJPb Provinsi Lampung terus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas belanja negara serta mendukung program pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (*)