• Minggu, 29 September 2024

Permudah Petani Dapat Pupuk, Gubernur Minta Pemkot Metro Bentuk BUMKel

Senin, 10 Juni 2024 - 14.52 WIB
153

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi saat dikonfirmasi awak media dilokasi rapat evaluasi pelaksanaan pola tanam tahun 2023-2024 bersama P3A. Foto: Arby/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co,  Metro - Gubernur Lampung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel). Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan dan memastikan ketersediaan pupuk bagi para petani.

Terobosan tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dalam rapat evaluasi pelaksanaan pola tanam tahun 2023-2024 dan silaturahmi dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berlangsung di Jalan Proklamasi, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Senin (10/6/2024).

Arinal Djunaidi mengklaim bahwa pembentukan BUMKel merupakan inisiasinya yang mana Pemerintah Kota akan menindaklanjuti pembentukan BUMKel tersebut.

"Kalau Kabupaten namanya badan usaha milik desa, tapi di kota baik Bandar Lampung maupun Metro itu belum ada. Oleh karena itu saya inisiasi, fungsinya sama tapi nanti Walikota yang akan membuat nama badan usaha apakah nantinya Kelurahan ataupun kota itu terserah, tapi harapannya dia dapat berada di masing-masing Kelurahan. Fungsi badan usaha itu adalah mempermudah para petani untuk mendapatkan fasilitas benih dan fasilitas pupuk," kata dia saat dikonfirmasi awak media.

Selain menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, BUMKel juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Pemkot untuk menarik pajak.

"Disisi lain Metro juga bisa menggunakan BUMKel ini untuk menarik pajak melalui Kelurahan sesuai dengan kemampuan para petani masing-masing," ujarnya.

Ketika nantinya terbentuk, BUMKel juga dapat menampung seluruh produksi pertanian dan menjadi perantara peningkatan ekonomi petani.

"Selain itu, Badan Usaha milik Kelurahan juga akan menampung semua produksi apakah sayur-sayuran termasuk juga padi, semua itu akan berhubungan dengan badan usaha milik daerah ataupun pengusaha," jelasnya.

"Sehingga tidak ada lagi mata rantai yang panjang yang membuat sulitnya para petani. Sehingga petani menjadi korban karena harganya murah. Nantinya badan usaha milik Kelurahan itulah yang akan membangun bagaimana distribusi pupuk itu bisa langsung ke rakyat," sambungnya.

Arinal juga menerangkan metode pertanian berjenjang yang dapat menjaga kestabilan ekonomi para petani di Bumi Sai Wawai.

"Kemudian terkait dengan pertanian berjenjang, ketika musim tanam penanamannya diatur tidak dalam satu hari ditanam semua tetapi per minggu sehingga panennya dapat per minggu. Itu membuat produksinya dapat terpantau dan produksinya dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan yang akan dimanfaatkan oleh para pedagang secara nasional," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, Heri Wiratno menerangkan bahwa pemprov Lampung telah menunjuk tiga daerah yang bakal mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Itu kan sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi dan sudah ditunjuk oleh provinsi hanya 3 kabupaten dulu, ya itu Pringsewu, Tanggamus dan Lampung Tengah. Untuk kita belum kebagian yang penyaluran pupuk melalui BUMDes," terangnya.

"Tentu setelah 3 kabupaten ini tadi terealisasi dan dilakukan evaluasi baru seluruh kabupaten kota saya kira bisa berjalan. Saya kira karena itu memang sudah jadi kerjasama PT Pupuk Indonesia dan pemerintah provinsi Lampung, pasti akan tetap berjalan," lanjutnya.

Meskipun begitu, Heri mengungkapkan, pupuk yang tersedia nantinya bukanlah pupuk bersubsidi melainkan pupuk yang harus dibeli sendiri oleh petani. BUMKel di Metro diperkirakan dapat beroperasi pada tahun 2025 mendatang.

"Itu juga khusus bagi pupuk yang swadana, artinya PT pupuk Indonesia langsung berkoordinasi dengan BUMDes. Kalau yang 3 kabupaten ini kan sudah dimulai, baru nanti kemudian Metro. Mungkin di tahun 2025 baru akan bisa berjalan, kita belum bisa pastikan. Nantinya BUMKel di Metro hanya bisa kerjasama dengan pupuk Indonesia. Jadi hanya bisa mendistribusikan pupuk yang swadana ya, bukan pupuk subsidi," Katanya.

Heri juga menegaskan bahwa BUMKel yang bakal dibentuk nantinya tidak merata di Metro, melainkan hanya berada di wilayah kawasan pertanian persawahan.

"Ketika nanti berjalan hanya ada di kelurahan yang punya BUMKel, karena belum tentu semua Kelurahan di Metro dibentuk. Di Metro ini luasan persawahan paling luas di Metro Selatan dan Metro Utara. Artinya diperkirakan bakal ada 8 Kelurahan yang akan membentuk BUMKel ke depannya," tandasnya. (*)