Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rycko Menoza berharap ditempatkan pada komisi yang selaras dengan pengalamanya pada kursi senayan periode 2024-2029.

Hal itu dikatakan Rycko Menoza menanggapi soal kepastian dirinya medapatkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneseia (DPR RI) daerah pemilihan (Dapil) Lampung I partai Golkar nomor urut 2 dengan 53.813 suara.

"Saya kira saya adalah termasuk orang baru menjadi legislatif, apalagi ini tingkatannya DPR RI, tentu kembali kepada partai keputusan penempatan komisinya," kata Rycko, Jumat, (15/3/2024).

"Tetapi memang kalau harapannya saya, karena berlatar belakang dari Kepala Daerah bisa saja di Komisi II, dan sebelumnya juga saya pernah menimba ilmu di Akademi Kepolisian jadi itu terkait dengan hukum di Komisi III," sambungnya.

Selain keinginannya pada Komisi II serta Komisi III DPR RI, ia juga bersedia apabila ditugaskan pada Komisi IV DPR RI yang membidangi persoalan pertanian. Hal itu sesuai dengan potensi kekayaan perkebunan di provinsi Lampung.

"Untuk potensi pertanian di Lampung itu ada Komisi IV, saya kira itu menjadi salah satu dalam benak pikirian saya. Tetapi ini balik lagi kepartai untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk daerah pemilihan kita," bebernya.

Selain itu, Bupati Lampung Selatan periode 2010-2015 ini juga bersyukur atas kepercayaan masyarakat maupun kepercayaan partai dalam pemilihan legislatif (pileg) 2024 ini.

"Tentunya saya mengucapkan syukur, karena pada dapil Lampung I adalah dapil yang sulit. Syukur juga saya sampaikan kepada seluruh kader Golkar tentang kepercayaannya terhadap saya untuk mencalonkan diri," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, proses rekapitulasi suara di tingkat KPU RI masih terus berlangsung, oleh karenanya ia akan menunggu proses rekapitulasi itu selesai dan menunggu intruksi lanjutan dari partai Golkar.

"Hari ini memang perolehan suara Golkar di Lampung I itu satu kursi, tentu saja tahapan yang kita tunggu adalah pengesahan dari KPU pusat, karena mereka secara maraton melakukan pleno dari masing-masing KPU provinsi yang kalau tidak salah baru 20 provinsi dari total 34 provinsi," tuturnya.

"Setelah itu bagaimana menunggu arahan dari pusat, bagaimana evaluasi dan sebagainya. Ya tentu kita sebagai caleg menunggu arahan dari partai," tambahnya.

Ditanya mengenai kinerja KPU dan Bawaslu baik dari tingkat pusat hingga daerah, dia mengapresiasi terkait dengan transparansi perolehan suara meskipun terjadi kegaduhan tentang sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) pada pemilu 2024.

"Terlepas dari berbagai macam persoalan yang ada, saya lihat secara umum ya kita apresiasi, karena masyarakat juga bisa mengakses perolehan suara dari Sirekap, walaupun itu bukan menjadi suatu tolak ukur perolehan suara masuk," bebernya.

"Peserta pemilu bisa mengakses, terutama terkait dengan C hasil dimana tim kami melengkapi data yang masuk dan terbantu," sambungnya.

Meskipun begitu, Ia berharap penggunaan aplikasi Sirekap ini harus dievaluasi oleh penyelenggara pemilu.

"Tetapi memang ini (Sirekap) harus menjadi evaluasi bagi KPU dan Bawaslu karena memang tidak mudah dari sekian banyak peserta pemilu lalu masyarakat serta tidak sedikit pula anggaran yang digunakan," pungkasnya. (*)