Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, ada 10 provinsi yang memiliki angka inflasi di atas rata-rata nasional termasuk Provinsi Lampung. Dan ada 20 kabupaten/kota se-Indonesia.  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. Langkah ini dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah.

Menurut Tito, kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali. “Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” kata Tito dikutip dari siaran persnya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Tito menyebutkan, inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemda bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos

Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.

Tito menegaskan, telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan Bansos. Hal ini akan menjadi catatan bagi Kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk penjabat (Pj) kepala daerah.

Ia menjelaskan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Tahun lalu, Kemendagri bersama Kemenkeu juga telah memberikan dana insentif tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi.

“Total dana insentif daerah atau sekarang namanya dana insentif fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Tito menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah  perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.

Tito menekankan kepada Pemda agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi. Pemda harus aktif mencari penyebab dan solusinya sehingga inflasi terkendali. Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kalau kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi, universitas, segala macam, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya, supaya jangan sampai dibacakan terus ini naik terus (inflasinya) dan di atas terus,” ungkapnya.

Tito juga membeberkan daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional. Rinciannya, di tingkat provinsi ada Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Kemudian di tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Merauke, Banggai, Buleleng, Kotabaru, Belitung, Mimika, Sikka, Sumba Timur, dan Kudus. Sementara tingkat kota dengan inflasi tinggi yakni Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Bandar Lampung, Cilegon, Kotamobagu, Samarinda, Bogor, Tual, dan Tegal.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan skema operasi pasar sebagai salah satu upaya untuk menekan laju inflasi yang ada di daerah setempat.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, jika pihaknya terus melakukan monitoring terhadap harga beberapa kebutuhan pokok yang cenderung mengalami kenaikan dan terjadi kelangkaan.

"Monitoring terus menerus kita lakukan, sehingga kita tahu apa persoalannya. Kalau misal terjadi kenaikan atau kelangkaan kita mesti mengatasinya," kata Fahrizal, Senin (8/1/2024).

Fahrizal mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar cukup efektif dalam rangka menekan laju inflasi.

"Kegiatan operasi pasar seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk komoditas beras medium dan juga cabai ternyata memang berdampak untuk menekan angka inflasi," paparnya.

Fahrizal mengklaim, angka inflasi di Lampung sudah cukup bagus. Mulai dari year on year (yoy) di angka 3,47 persen dan jauh lebih bagus jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 5,51.

"Ini berkat dukungan dari semua pihak mulai dari kabupaten dan kota serta instansi vertikal. Kita kerja sama bareng sehingga kita bisa menekan angka inflasi. Dan berarti ekonomi kita masih oke," jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi di akhir tahun 2023 mampu ditekan sebesar 3,47 persen secara (yoy).

Inflasi yoy untuk Kota Bandar Lampung sebesar 3,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,66, dan inflasi yoy Kota Metro sebesar 3,05 persen dengan IHK sebesar 118,60. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Selasa 9 Januari 2023 dengan judul “Angka Inflasi 10 Provinsi di Atas Nasional Termasuk Lampung”