Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Tim Pemenangan Daerah (TPD) pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD provinsi Lampung, Dr. Donald Harris Sihotang menegaskan, Ganjar-Mahfud merupakan sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat.

Hal tersebut disampaikan Donald Sihotang saat menggelar kampanye tatap muka bersama calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rosdiana di daerah pemilihan (Dapil) 5 di kecamatan Jati Agung. Kamis (4/1/2023). Terdapat empat titik kampanye yang dilakukan caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Selatan itu untuk mensosialisasikan program unggulan Ganjar-Mahfud.

"Pertama kita melakukan sosialisasi di Desa Sumber Jaya, kemudian Desa Margodadi, Desa Gedung Agung, dan di Dusun karang Tani Desa Karang Anyar kecamatan Jati Agung. Kita sampaikan ke masyarakat tentang sosok Ganjar-Mahfud, Personality nya, serta program kerjanya yang konkrit dan keberpihakan ke masyarakat luas," kata Donald Sihotang.

Dalam kampanye tersebut, Donald Sihotang menyampaikan, pasangan Ganjar-Mahfud merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepribadian hebat, sederhana dan merakyat. Ganjar lahir dari keluarga yang sederhana, keluarganya tidak termasuk dalam golongan berkecukupan, dan kehidupan mereka diwarnai kekurangan. Orang tuanya merupakan polisi berpangkat rendah.

Donald Sihotang menceritakan, bahwa Ganjar merupakan anak dari pasangan Pamuji dan Sri Suparmi. Saat ini, Ganjar sudah menikah dengan Siti Atikoh Suprianti dan memiliki seorang anak bernama Zinedine Alam Ganjar, keluarga mereka hidup rukun dan bahagia, saling melengkapi, saling support satu sama lain dalam hal apapun.

Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti lahir pada tanggal 25 November 1971 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sama seperti Ganjar, Atikoh pun pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Di sana pula ia bertemu dengan Ganjar. Mereka saling mengenal satu sama lain saat sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

Atikoh lahir dari keluarga kalangan pesantren. Kakeknya, KH. Hasyim Abdul Karim merupakan pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikhin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. KH Hasyim Abdul Karim pun menjadi ulama sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang terpandang di sana.

Ganjar Pranowo mengawali karirnya sebagai konsultan dalam bidang Sumber Daya Manusia (HRD) di PT. Prakarsa pada 1995-1999. Kemudian tahun 2004 hingga 2009, ia menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang bertanggung jawab atas berbagai sektor, termasuk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.

Kemudian pada tahun 2009 hingga 2013, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Di komisi ll tersebut Ganjar terlibat dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertahanan, dan Reformasi Agraria.

Kemudian pada tahun 2009-2010, Ganjar menjadi Anggota Pansus Angket Bank Century di DPR RI, yang merupakan sebuah komite istimewa yang menyelidiki isu Bank Century yang kontroversial. Dari tahun 2010 hingga 2013, Ganjar Pranowo juga menjadi anggota Timwas Century di DPR RI, yang terkait dengan penanganan masalah Bank Century.

Antara 2007 dan 2009, ia menjabat sebagai Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI, yang bertugas dalam pembuatan undang-undang terkait partai politik. Selama periode yang sama, 2007-2009, ia juga menjabat sebagai Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI, yang terlibat dalam pembahasan terkait lembaga legislatif.

Dari tahun 2004 hingga 2010, ia menjadi Anggota Badan Legislatif DPR RI, yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang. Pada tahun 2009-2010, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI, posisi yang terkait dengan partai politik PDIP.

Antara 2007 dan 2009, ia juga menjabat sebagai Sekretaris I Fraksi PDIP DPR RI, posisi yang terkait dengan partai politik PDIP. Pada tahun 2010-2013, Ganjar Pranowo menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, yang merupakan bagian dari partai politik PDIP. Ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah dan menjabat dari tahun 2013 hingga 2018. 

Setelah masa jabatan Gubernur selesai, Ganjar Pranowo terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Tengah dan memegang jabatan sejak tahun 2018 hingga 2023. Ganjar telah memperoleh pengakuan dalam kepemimpinannya di tingkat provinsi.

Sosok Ganjar Pranowo dikenal banyak orang karena kinerjanya yang sukses dalam memimpin Jawa Tengah. Ganjar memiliki latar belakang keluarga yang baik serta memiliki track record yang jelas di pemerintahan. Banyak keberhasilan yang di raih selama jadi Gubernur diantaranya berhasil, menurunkan angka kemiskinan, membuat program pendidikan boarding class bagi milenial.

"Kemudian membangun SMK unggulan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, lalu program untuk keluarga kurang mampu yang anaknya disekolahkan hingga perguruan tinggi yaitu program satu keluarga miskin satu sarjana, program wajib belajar 12 tahun gratis, pemberian insentif bagi marbot masjid dan guru ngaji," jelasnya.

Kemudian di sektor pertanian, Ganjar-Mahfud memiliki program unggulan untuk memberikan pelatihan kepada para petani agar para petani bisa lebih makmur dan sejahtera dalam mengembangkan potensi di sektor pertanian, termasuk mendukung program kedaulatan pangan yang digagas untuk kemajuan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri.

Kemudian program KTP Sakti dimana nanti semua program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Tani, Pupuk dan Bibit, Solar Nelayan dan Alat Tangkap, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) semua diintegrasikan dalam satu kartu yaitu KTP Sakti yang menjadi salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud, sehingga masyarakat akan lebih di mudahkan dengan program yang konkrit dan nyata Ganjar-Mahfud.

"Karena dengan adanya program unggulan tersebut kita bisa menghilangkan adanya potensi pungutan liar di berbagai institusi serta ini bisa menjadi langkah tepat untuk memerangi kasus korupsi yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, kita juga bisa menekan potensi korupsi dibidang pangan dan kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Sedangkan Mahfud MD kata dia, merupakan sosok pendekar hukum yang berani. Ia lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957. Pendidikan dasarnya diawali di madrasah di Pamekasan. Inisial "Md" yang melekat pada namanya muncul saat ia masuk ke Pendidikan Guru Agama (PGA) setingkat SMP, karena ada lebih dari satu murid bernama Mahfud di kelasnya.

Mahfud MD memiliki pengalaman di berbagai lembaga, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di tingkat eksekutif, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000-2001.

Setelah itu, ia terlibat dalam politik dan menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008 untuk Fraksi PKB, ditempatkan di Komisi III DPR RI. Pada tahun 2008, Mahfud beralih ke yudikatif dengan terpilih sebagai hakim konstitusi dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yaitu 2008-2011 dan 2011-2013.

Ia juga memiliki pengalaman sebagai Anggota Tim Konsultan Ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Terakhir, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Pak Ganjar-Mahfud mereka orang baik, personality nya baik keluarga nya jelas, latar belakang dan track recordnya terbukti, program kerjanya baik dan hebat, mereka bersih dan tidak pernah terlinat korupsi, tidak ada alasan untuk meragukan komitmen Ganjar-Mahfud untuk membawa Indonesia hebat dan unggul," jelasnya.

Donald Sihotang menjelaskan, ada 21 program unggulan yang akan direalisasikan Ganjar-Mahfud apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Seluruh program kerja yang diusung jelas dan nyata, berpihak ke masyarakat dan mementingkan kemajuan bangsa agar menjadi bangsa yang besar dan berdaulat serta unggul.

"Kita ingin kedepan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena biaya pendidikan mahal, kita tidak ingin ada lagi masyraklat yang takut berobat ke rumah sakit karena biaya kesehatan mahal, kita tidak ingin lagi ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karen masalah pendataan yang kurang baik," sambungnya.

Donald Sihotang menambahkan, Ganjar-Mahfud ingin kedepan seluruh anak yang ada di Indonesia bisa sehat, kemudian biaya pendidikan murah, harga kebutuhan pokok terjangkau. Ganjar-Mahfud ingin membawa indonesia lebih hebat dan lebih maju, menjadi indonesia unggul dan indonesia hebat menyongsong indonesia emas 2045.

Oleh karena itu, Donald Sihotang mengajak, masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, jangan sampai masyarakat tergoda dengan adanya politik sembako, jangan tergoda dengan adanya politik uang karena hal itu akan merugikan masyarakat itu sendiri kedepan.

"Masyarakat harus memilih sosok pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, yang peduli terhadap kemajuan bangsa, memilih pemimpin baik anggota legislatif ataupun Presiden harus benar-benar berdasarkan kemampuan untuk bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, dan Ganjar-Mahfud adalah sosok pemimpin yang peduli terhadap kepentingan bangsa," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Caleg DPRD Provinsi Lampung dapil Lampung Selatan itu, memberi edukasi ke masyarakat untuk memahami warna surat suara pada Pemilu 2024. Ia menjelaskan surat suara Pemilu 2024 tertuang dalam Paragraf 3 tentang Surat Suara, PKPU Nomor 14 Tahun 2023, terdapat 5 jenis surat suara berlatar putih dengan 5 warna penanda yang berbeda sesuai fungsinya.

Surat suara warna abu-abu merupakan surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, warna merah merupakan surat suara untuk Pemilu anggota DPD, warna kuning surat suara untuk Pemilu anggota DPR, warna biru, surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan warna hijau surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Donald menjelaskan, ke masyarakat terkait surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan paslon, kemudian nomor urut pasangan calon dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.

"Kemudian surat suara untuk Pemilu anggota DPD memuat nomor calon anggota DPD, foto calon anggota DPD, dan  nama calon anggota DPD. Surat suara untuk Pemilu anggota DPR memuat, tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, dan nomor urut dan nama calon anggota DPR," jelasnya.

Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik dan nomor urut dan nama calon anggota DPRD Provinsi. Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat, tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik dan  nomor urut dan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota.

"Agar masyarakat bisa memahami warna surat suara apa saja yang akan di coblos, dan calon pemimpin mana saja yang harus dipilih, karena suara dari masyarakat menentukan arah kemajuan bangsa selama lima tahun kedepan," pungkasnya. (*)