APBN Lampung Tahun 2024 Meningkat Hingga Rp1,5 Triliun

Penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Rabu (13/12/2023). Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2024 mendatang
mengalami kenaikan hingga Rp1,5 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung,
Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, jika APBN Lampung pada tahun 2023 sebesar
Rp30 triliun dan pada tahun 2024 mendatang menjadi Rp31,58 triliun.
"Jika dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh APBN
sebesar Rp30 triliun, maka di tahun 2024 ini APBN Lampung mengalami peningkatan
sebesar Rp1,5 triliun atau menjadi Rp31,58 triliun," katanya saat
penyerahan DIPA kementerian negara / lembaga dan TKD tahun anggaran 2024 di
Mahan Agung, Rabu (13/12/2023).
Ia mengatakan jika untuk tahun 2024, Provinsi Lampung
memperoleh belanja negara dari APBN sebesar Rp31,58 triliun yang terdiri dari
belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp9,32 triliun dan alokasi TKD
sebesar Rp22,26 triliun.
"Adapun alokasi TKD tahun 2024 di wilayah Lampung
sebesar Rp22,26 triliun. Dengan rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar
Rp602,81 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp13,66 triliun,"
katanya.
Kemudian dilanjutkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik
sebesar Rp1,45 triliun, DAK non-fisik sebesar Rp4,13 triliun, Hibah Daerah
Rp1,87 Miliar, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp147,69 miliar, dan Dana Desa
sebesar Rp2,27 triliun.
"Untuk alokasi TKD sendiri pada tahun 2024 nanti
mengalami peningkatan yakni pada alokasi DAU dan DAK Fisik. Untuk DAU
penambahan signifikan mencapai Rp1,05 Triliun atau naik 8,3 persen jika
dibandingkan tahun 2023," jelasnya.
Sedangkan untuk DAK Fisik meningkat sebesar Rp0,22 Triliun
atau meningkat 17,8 persen. Peningkatan nilai TKD tersebut diperuntukan guna
mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terutama
guru dan tenaga kesehatan.
"Kemudian meningkatkan pelayanan publik di daerah,
mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan
kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,"
jelasnya.
Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan
jika APBN diarahkan untuk mendukung beberapa program. Seperti percepatan
ekonomi melalui penghapusan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting.
Kemudian pengendalian angka inflasi, investasi, memperkuat
kualitas SDM, percepatan dalam pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi
SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
"Saya mengingatkan beberapa hal penting kepada Bupati
dan Pj. Bupati serta Walikota, agar dokumen DIPA dan TKD secepatnya diserahkan
kepada masing-masing pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran," kata
dia.
Ia juga meminta untuk melakukan pengelolaan anggaran secara
transparan dan akuntabel, tutup segala celah korupsi, kerja sama dengan APIP
dan APH untuk monitoring dan evaluasi.
"Ingat, anggaran APBN dan APBD adalah uang rakyat,
harus dikelola dengan profesional, efektif, dan efisien, sesuai dengan
ketentuan, namun tetap cepat dan responsif, sehingga mampu menjawab kebutuhan
masyarakat," tegasnya.
Ia juga berharap agar APBD harus bersinergi dan harmonis
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, agar pembangunan lebih selaras
serta saling mendukung.
"Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun bendungan,
tetapi saluran irigasinya yang menjadi tugas pemerintah daerah tidak
dilakukan," katanya.
Arinal menjelaskan jika fokus pembangunan tahun 2024 masih
sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian dalam arti luas.
Pembangunan SDM harus menjadi prioritas, khususnya dalam
mengurangi angka kemiskinan, menurunkan stunting, melalui peningkatan kualitas
layanan kesehatan dan pendidikan, membangun ketahanan pangan, menjaga inflasi,
dan optimalisasi dana desa.
"Hilirisasi, pengembangan UMKM, dan kemudahan iklim
investasi juga perlu terus didorong, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi
daerah dan perluasan kesempatan kerja, yang akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Pada kesempatan tersebut ia berharap agar program pemerintah
pusat dan daerah menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi
saat ini.
"Dalam pemanfaatan APBD dan APBN, Saya minta agar
dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik
untuk kepentingan rakyat," kata dia.
"Percepatan realisasi belanja pemerintah akan menjadi
salah satu penggerak utama roda perekonomian, dengan tetap mengedepankan
prinsip kehati-hatian, transparansi pelaksanaannya dan akuntabilitas,"
tutupnya. (*)
Berita Lainnya
-
Wiyadi Ajak Warga Kemiling Teguhkan Pancasila di Tengah Derasnya Arus Globalisasi
Kamis, 10 Juli 2025 -
17 Desa di Lampung Masuk Kategori Sangat Tertinggal
Kamis, 10 Juli 2025 -
Tarif Impor AS 32 Persen Ancam Ekspor RI, Kadin Lampung: Saatnya Indonesia Ambil Alih Rantai Pasok Dunia
Kamis, 10 Juli 2025 -
Jalan Kedua Menuju Ijazah: Pendaftaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Masih Dibuka Hingga Akhir Juli 2025
Kamis, 10 Juli 2025