Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah kabupaten Lampung Barat menerima 100 sertifikat hak pakai aset tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penerbitan sertifikat tanah hak pakai itu guna menjamin kepastian hukum atas lahan yang dipakai.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPN Lampung Barat Oki Maradha Pratama kepada Pj bupati Lampung Barat Nukman. Penyerahan berlangsung di ruang kerja bupati Selasa (12/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut Nukman mengatakan penerbitan sertifikat hak pakai tanah itu sangat penting dilakukan, sebab dengan adanya dokumen yang sah bisa mengamankan hak atas tanah yang ada di Bumi Beguai Jejama Sai Betik.

"Ini akan memicu pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, sehingga kedepan tidak terjadi permasalahan atas pemanfaatan tanah yang dipakai oleh pemerintah Lampung Barat," ujarnya.

Terlebih kata Nukman dengan adanya sertifikat tersebut bisa memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset hak tanah di Lampung Barat untuk menunjang peningkatan pembangunan di Lampung Barat.

”Dengan adanya pemberian sertifikat ini tentunya aset hak atas tanah akan terjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk peningkatan pembangunan diwilayah Lampung Barat,"pungkasnya.

Sehingga dalam kesempatan tersebut Nukman menyambut baik penyerahan atas sertifikat hak pakai tanah untuk instansi pemerintah yang berlokasi di 15 kecamatan di Bumi Sekala Bekhak itu.

"Tentu dengan adanya sertifikat hak pakai itu, pemerintah kabupaten Lampung Barat akan berupaya semaksimal mungkin dalam memanfaatkan lahan tersebut untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat," ujarnya.

Nukman menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala BPN Lampung Barat beserta seluruh jajaran sebab selama ini telah menjalin kerjasama dan sinergi yang baik dalam mensukseskan sertifikasi aset tanah milik pemerintah.

Sekedar diketahui dalam kesempatan tersebut turut hadir jajaran pejabat BPN Lampung Barat Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan Wasisno Sembiring, Inspektur Ir. Sudarto dan Kepala Dinas PUPR Ir. Ansari. (*)