Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Juru kampanye (Jurkam) tim pemenangan daerah (TPD) Provinsi Lampung untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor 1, 2 dan 3, menyampaikan visi-misinya pada Seminar Kebangsaan dalam rapat kerja Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Lampung, di Hotel Nusantara Syariah, Bandar Lampung, Sabtu (9/12/2023).

Seminar Kebangsaan mengambil tema ’Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kompetitif dan damai di Provinsi Lampung menuju Indonesia yang adil, makmur, maju dan unggul’.

Jurkam yang hadir adalah dr. Zam Zanariah mewakili TPD pasangan capres-cawapres nomor 1 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Firman Seponada mewakili tim kampanye daerah (TKD) pasangan capres-cawapres nomor 2 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Dr. Donald Harris Sihotang mewakili TPD pasangan capres-cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Jurkam TPD Lampung pasangan capres-cawapres nomor 3, Donald Harris Sihotang mendapatkan giliran pertama menyampaikan pemaparannya terkait visi-misi Ganjar-Mahfud.

"Poin penting yang ingin kami sampaikan bahwa yang namanya pembangunan itu berkesinambungan dan berkelanjutan dari Bung Karno sampai dengan hari ini. Pembangunan yang baik akan dilanjutkan, yang kurang maksimal maka akan dimaksimalkan," kata Donald Harris.

Ia mengatakan, Ganjar-Mahfud mengusung visi-misi apabila dipercaya sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah mewujudkan Indonesia yang unggul.

Donald Harris mengatakan, dalam Pemilu 2024 nanti masyarakat harus dapat memilih pemimpin yang tentunya bisa menahkodai bangsa ini. Dan tentu semua putra bangsa yang berkompetisi adalah putra-putra terbaik.

Menurutnya, pasangan Ganjar-Mahfud adalah pasangan ideal dan teruji di berbagai waktu. Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI, dan Gubernur Jawa Tengah dua periode. Begitu juga Mahfud Md punya pengalaman lengkap di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pak Ganjar dan Mahfud mempunyai misi mewujudkan masyarakat yang unggul dan lestari. Bagaimana kita lihat masyarakat saat ini memiliki BPJS kesehatan namun pelayanannya lambat. Jni jadi prioritas kita bahwa kedepan satu desa harus ada satu puskesmas dan satu dokter. Selama ini belum merata termasuk di Lampung. Kemudian juga akan menyediakan pelayanan kesehatan keliling," jelasnya.

Kedepan, lanjut Donald Harris, pasangan Ganjar-Mahfud akan menggunakan big data yang terintegrasi dalam satu kartu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memuat berbagai  kebutuhan pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

Pasangan capres-cawapres nomor 3 juga akan memberikan program pendidikan gratis selama 12 tahun, tanpa adanya  uang komite, dan uang pembangunan.

"Saat ini kita punya SMK, namun lulusannya masih susah cari kerja. Kedepan nanti ini akan tersambung dengan balai vokasi, jadi mereka siap bekerja. Ganjar-Mahfud akan membuka 17 juta lapangan pekerjaan baru, dan memprogramkan 1 keluarga miskin harus ada 1 sarjana," paparnya.

Donald Harris menegaskan, pasangan capres-cawapres nomor 3 juga akan mencanangkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Selama masa Presiden Joko Widodo ada 102 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Di tingkat nasional ada 7 menteri korupsi. Yang lebih miris lagi lembaga KPK tersangkut dugaan korupsi. Artinya pemberantasan korupsi selama ini belum maksimal. Sehingga hal ini menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi," tegas Donald Harris.

Menurut Donald Harris, saat ini Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan pokok,  seperti kualitas sumber daya manusia. Struktur tenaga kerja Indonesia mayoritas atau 56,33% adalah lulusan SMP ke bawah, kemudian 31,34 persen lulusan SMA, dan hanya 12,32 persen lulusan perguruan tinggi.

"Dengan kondisi tersebut, ketidakadilan dalam mendapatkan pekerjaan yang berkualitas, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya serta berbagai konflik agraria menjadi pemicu terbesar menurunnya kohesivitas sosial," tandasnya.

Selain itu, masih merebaknya berbagai persoalan sosial seperti intoleransi dan radikalisme di beberapa tempat telah memicu terorisme. Menurunnya kohesivitas sosial juga disebabkan oleh tekanan modernisasi yang meminggirkan rakyat dari lingkungan sosialnya sehingga berujung pada terjadinya berbagai konflik sosial.

"Struktur perekonomian nasional dan lingkungan yang masih banyak masalah. Meski persentase penduduk miskin terus berkurang hingga hanya 9,36 persen dari populasi pada Maret 2023. Namun, jebakan kemiskinan masih akan terus menjerat penduduk bila tidak memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkualitas," paparnya.

Selain itu, struktur pembangunan nasional relatif masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, sektor, dan kelompok. Krisis iklim juga menjadi persoalan yang dampaknya telah nyata dirasakan dan mengancam keselamatan, kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko bencana alam, serta mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan.

Sistem politik dan tata pemerintahan negara yang bercorak korporatis dan hanya berbasis elektoral menyebabkan mahalnya biaya demokrasi. Struktur tersebut juga telah menjauhkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dari sirkuit kekuasaan. Sementara itu, ego sektoral masih terus menjadi penghambat pembangunan nasional yang holistik.

"Ketidakadilan hukum, budaya tertib hukum, kesetaraan dan keadilan di mata hukum, dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, bermuara  pada ketidakpastian hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga keadilan dalam hukum belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas," bebernya.

Kedepan, sambung Donald Harris, Indonesia harus mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul, diantaranya bonus demografi akan menjadi bencana demografi apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan penguasaan sains dan teknologi.

Dengan jumlah penduduk tahun 2022 lebih dari 278 juta jiwa atau terbesar keempat di dunia dapat menjadi potensi sekaligus kekuatan besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dapat menjadi “kutukan sumber daya alam” jika tidak dikelola secara optimal. Potensi sumber daya alam seperti energi, mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, serta keanekaragaman hayati, adalah kunci bagi Indonesia dalam bersaing di dunia internasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Donald Harris mengatakan, Ganjar-Mahfud menyadari pentingnya kesinambungan pemerintahan negara Republik Indonesia yang diawali oleh Presiden Soekarno sebagai pembuka gerbang kemerdekaan dan dilanjutkan hingga Presiden Joko Widodo yang meletakkan gerbang kemajuan Indonesia Raya.

Dalam rangka melanjutkan kesinambungan tersebut, maka Ganjar-Mahfud mengusung visi 'Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari'.

"Negara maritim merupakan kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan  membentuk paradigma baru, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan.  Laut dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan agar bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia," bebernya.

“Adil dan Lestari adalah muara dari langkah yang ditempuh seluruh elemen bangsa dalam  membangun negeri. Rakyat hidupnya sejahtera, keadilan sosial terlaksana, dan hidup  dalam alam Indonesia yang lestari. Sehingga tiap-tiap manusia Indonesia betul-betul merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi,” ujarnya.

Ganjar-Mahfud bertekad melakukan pengurangan kemiskinan yang jelas dan progresif dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana non-APBN.

"PKH (Program Keluarga Harapan) akan ditingkatkan dari 10 juta penerima menjadi 15 juta penerima. Ini sebagai komitmen  untuk terus membantu rakyat kecil,” imbuhnya.

Sementara itu, jurkam TKD Lampung untuk pasangan capres-cawapres nomor 2, Firman Seponada menyampaikan bahwa Prabowo-Gibran mengusung visi-misi Indonesia Emas 2045.

"Indonesia masih dalam kategori middle income trap (pendapatan menengah). Tahun 2045, seperti visi yang disampaikan oleh bapak Joko Widodo kita harus lepas dari middle income trap setara dengan negara maju," kata Firman.

Untuk keluar dari itu, negara harus memiliki pertumbuhan 6 persen per tahun. Maka pada 2041 mendatang, Indonesia harus punya pendapatan setara dengan negara maju.

"Bagaimana kita bisa mencapai itu? Maka harus ada pemimpin yang cerdas. Syaratnya maka harus dipilih dengan sistem pemilu yang demokrasi yang legitimasinya kuat. Kemarin pak Jokowi itu pemimpin yang smart tapi belum tentu kuat. Jadi 2024 harus terpilih presiden yang kuat. Membawa Indonesia bukan hanya tanggung jawab mereka saja, tetapi tanggung jawab dari kita semua," bebernya.

Jurkam TKD Lampung untuk pasangan capres-cawapres nomor 1, dr. Zam Zanariah mengatakan, visi dari Anies-Muhaimin (AMIN) adalah adil untuk semua.

"Baginda Rasulullah itu telah memberikan syarat bagaimana itu memilih pemimpin yaitu amanah, sidik dan fatonah, itu ada di pasangan AMIN," kata Zam.

Ia mengatakan, jargon perubahan yang diusung oleh AMIN adalah perubahan dari yang sudah baik maka akan diperbaiki lebih baik, dan yang belum baik akan diperbaiki.

"Yang sudah gratis akan digratiskan sampai sarjana gratis. Tidak ada pendidikan mahal di Indonesia. Ini yang akan dibawa AMIN," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris PW Muhammadiyah Lampung, Maruf Abidin mengatakan, telah lama Muhammadiyah menjaga jarak dalam politik. Dalam Pemilu 2024 ini, Muhammadiyah akan membuka diri pada seluruh golongan kelompok politik.

"Apresiasi perlu saya sampaikan kepada  LHKP PW Muhammadiyah Lampung yang mencoba membuat program bagaimana Muhammadiyah dapat berkiprah lebih luas," tandasnya.

Ketua LHKP PW Muhammadiyah Lampung, Ari Darmastuti mengatakan, masa lalu Muhammadiyah mengambil jarak dari politik adalah konsep dari orde baru.

"Beberapa waktu terakhir baru muncul gagasan bahwa Muhammadiyah yang kontribusinya tidak diragukan lagi, kita tidak mengambil jarak tapi mengambil kedekatan dengan bangsa," tegasnya.

"Oleh karena itu, Oktober lalu kita diminta untuk proses menyatukan seluruh energi itu  Jadi ini pendekatan kita baru. Kita ingin dekat dengan politik. Dimanapun kiprah Muhammadiyah dibolehkan saja," lanjutnya. (*)