Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 261 giat kampanye oleh peserta pemilu sepanjang 28 November hingga 7 Desember 2023. Caleg Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Capres-cawapres 02 tercatat paling sering kampanye.

Person in charge (PIC) atau penanggung jawab tahapan kampanye Bawaslu Lampung Tamri mengatakan, hal itu merupakan giat kampanye dari tim pemenangan calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) kemudian giat kampanye Calon Legislatif (caleg) Partai Politik lalu giat kampanye calon DPD RI Dapil Lampung.

Dengan rincian, 228 kegiatan kampanye peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Kemudian 29 kegiatan kampanye peserta Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Lalu 4 kegiatan kampanye peserta Pemilu calon DPD Ri dapil Lampung.

"Untuk giat kampanye dari Parpol atau caleg rincianya yaitu PKB 7 giat, Gerindra 20 giat, PDI Perjuangan 24 giat, Golkar 7 giat, NasDem 57 giat, buruh 2 giat, Gelora 0 giat, PKS 34 giat, PKN 1 giat, Hanura 0 giat, Garuda 0 giat, PAN 55 giat, PBB 0 giat, Demokrat 13 giat, PSI 1 giat, Perindo 2 giat, PPP 4 giat, Ummat 1 giat total 228 giat," bebernya, Senin (11/12/2023).

Ia mengatakan, untuk rekapitulasi giat kampanye tim pemenangan Calon Presiden (Capres) Calon Wakil Presiden (Cawapres) sebanyak 29 giat.

"Giat tim pemenangan capres-cawapres paslon 1 sebanyak 3 giat, kemudian giat tim pemenangan capres-cawapres paslon 2 sebanyak 24 giat, lalu giat tim pemenangan capres-cawapres paslon 3 sebanyak 2 giat," bebernya.

Kemudian untuk giat kampanye 17 calon DPD RI Lampung hanya 2 calon yang telah melakukan kampanye, sisanya belum melakukan kampanye.

"Farah sebanyak 3 giat, kemudian Almira Nabila Fauzi 1 giat kampanye," tukasnya.

Tamri menjelaskan, total pelaksanaan kampanye di daerah yang paling banyak yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 60 kegiatan.

"Daerah yang paling sedikit dilaksanakan kegiatan kampanye adalah Kota Metro yaitu sebanyak 0 (nol) kegiatan," katanya.

Ia menjelaskan, trend dugaan pelanggaran Pemilu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye adalah pembagi-bagian materi kepada peserta kampanye Pemilu diluar ketentuan mengenai bahan kampanye.

"Trend sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, adalah sengketa antar-peserta Pemilu terkait permasalahan tempat pemasangan alat peraga kampanye (AKP) Pemilu," katanya.

Berdasarkan evaluasi umum kata Tamri, terdapat beberapa hal yang menjadi attensi yaitu masih terdapat beberapa kegiatan kampanye peserta Pemilu calon Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota yang belum menyampaikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye pada saat kegiatan kampanye dilaksanakan.

Ia mengatakan, terdapat kegiatan Ormas/OMS dan aktifitas kemasyarakatan lainnya secara mandiri yang melibatkan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang juga menjadi calon anggota legislatif  pada masa tahapan kampanye.

Lalu terdapat kegiatan reses/kunjungan kerja/sosialisasi kinerja Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang juga menjadi calon anggota legislatif pada pelaksanaan tahapan kampanye.

"Kemudian permasalahan umum terkait tertib administrasi dalam pelaksanaan kampanye yaitu belum dilengkapi STTP kepada jajaran kepolisian dan kelembagaan penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya," tutupnya. (*)