Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ingin partisipasi pemilih pada pemilu 2024 bukan hanya tinggi sesuai target yaitu 80 persen, namun juga berkualitas.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Lampung, Antoniyus Cahyalana mengatakan, kualitas pemilih yang baik itu akan terlihat dari keterlibatannya di setiap tahapan pemilu 2024.

"Persepsi sukses pemilu itu selalu tingkat partisipasi. Ketika selesai pemilu, orang akan bertanya berapa tingkat partisipasi masyarakatnya dikukur apakah 80 persen atau tidak," kata Antoniyus dalam agenda workhsop bersama media di Pindang Uwo Sumur Putri Bandar Lampung, Kamis, (7/12/2023).

Anton mengatakan, jika partisipasi masyarakat kurang dari 80 persen maka dianggap kurang berhasil, apabila melebihi itu maka dianggap berhasil.

"Padahal partisipasi politik itu bukan hanya berapa banyak yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi bagaimana pemilih bisa berkontribusi lebih di semua tahapan pemilih," ujarnya.

Maka dari itu kata Anton, KPU RI akan segera merilis indeks partisipasi pemilu 2024 yang bukan hanya dilihat dari seberapa banyak yang hadir ke TPS, namun juga melihat partisipasi masyarakat tiap tahapan.

"Indeks partisipasi pemilih dari KPU ingin menilai partisipasi dari pra pemilu, saat pemilu, pasca pemilu," tuturnya.

"Bisa saja partisipasi pemilih itu kurang dari 80 persen, tetapi masyarakat bisa saja aktif di berbagai tahapan-tahapan pemilu atau sebaliknya," sambungnya.

Sosialisasi Pemilih Digital

Pada pemilu tahun 2024, pihak KPU lebih banyak melakukan sosialisasi pendidikan pemilih secara digital, dibandingkan dengan secara tatap muka.

"Ini zaman digital, KPU hari ini sudah bergeser, dulu pendidikan politik kepada pemilih itu secara tatap muka kadarnya sangat tinggi sekali, sekarang lebih banyak dikurangi hanya keliling di daerah tertentu," ungkapnya.

"Karena itu, KPU mewajibkan badan ad hoc mempunyai media sosial untuk menyampaikan konten-konten. Kita juga minta pada influenser turut bekerjasama,"katanya.

Sistem Informasi Digital KPU

Anton mengatakan, KPU selalu menjadi tujuan dari berbagai persoalan pemilu oleh pihak-pihak yang merasa kalah dalam kontestasi, maka pada pemilu 2024 KPU mendesain sistem informasi digital mencegah kecurangan kepemiluan.

"KPU selalu menjadi tudingan ketika ada pihak yang kalah menanggap ada kecurangan, KPU harus dapat menjawab itu. Maka saya bisa pastikan tidak ada satu suara yang bisa tertukar atau diambil orang lain," tegasnya.

Pada pemilu 2024, KPU telah memiliki sistem aplikasi Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang bisa dicek secara digital.  "Bisa di cek disitu, kalau tidak ada nanti bisa masuk DPTb, DPK," ungkapnya.

Dalam penghitungan suara, pihak KPU pada pemilu 2024 memiliki aplikasi Sirekap. "Jadi Sirekap itu jika sudah ada C hasil maka akan difoto dan langsung dikirim ke server. Maka sebenarnya celah apabila ada kecurangan itu sulit sekali," tandasnya.

"Kalaupun kalau ada yang berbuat curang, maka akan bisa ketahuan. Hari ini KPU akan menjawab tugasnya secara profesional dan berintergitas," tutupnya. (*)