Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tim Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, melakukan verifikasi lapangan di empat daerah yaitu Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Kota Metro.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan, verifikasi lapangan oleh tim Kementerian PPPA bertujuan untuk menilai penerapan pengarusutamaan gender (PUG).

“Hal ini dapat menjadi cerminan bagaimana Pemerintah Provinsi  Lampung  melakukan program PUG dan menjadi salah satu nilai tambah dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kedepannya nanti,” jelas dia, Rabu (22/11).

Fitrianita menyebut ada empat daerah yang dikunjungi Tim Kementerian PPPA yaitu Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Kota Metro.

PUG merupakan sebuah komitmen dimana keadilan dan kesetaraan serta kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Pihaknya berharap untuk semua organisasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat terus bersinergi menggerakkan dan mempererat jaringan kerja sama yang sudah dilaksanakan selama ini untuk dapat kembali meraih penghargaan APE.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Siti Mardiah menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengkonfirmasi data dan informasi yang sudah diinputkan dan menggali lebih dalam terkait capaian pelaksanaan PUG yang dilakukan.

Adapun penilaian verifikasi PUG berdasarkan tiga kriteria yaitu pelembagaan, penyelenggaraan dan inovasi.

“Saat ini kita nilai terutama dalam verifikasi lapangan tiga faktor penting itu, bagaimana kelembagaannya, pelaksanaannya, serta inovasi. Atau output dan outcome juga. Nanti kita lihat, dampaknya bagi kemajuan program kesetaraan gender di daerah,” ujarnya.

Siti menjelaskan, verifikasi lapangan menjadi dasar untuk menominasikan APE. Pihaknya tidak bisa membandingkan apple to apple untuk indikator evaluasi di tahun 2023 dan tahun sebelumnya sehingga jika terjadi penurunan merupakan sesuatu yang wajar.

“Hal ini dalam rangka mendukung reformasi birokrasi terkait dengan zona integritas, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, sekalipun dalam bentuk oleh-oleh,” tutupnya.

Untuk diketahui, PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan dan keadilan melalui integrasi pengalaman/peristiwa, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan wanita dan laki-laki dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan-kegiatan dalam sektor pembangunan yang beragam dengan tujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan akses dalam pembangunan. (*)