Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus didorong memaksimalkan keberadaan katalog elektronik lokal termasuk belanja dalam bidang konstruksi.

Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan e Katalog Sektoral Kementerian PUPR, Hilda Isfanovi mengatakan, pekerjaan konstruksi yang ada di Provinsi Lampung sudah ada yang memanfaatkan katalog elektronik lokal.

"Pekerjaan konstruksi di Lampung sudah ada di etalase yaitu untuk perbaikan jalan dari Dinas Bina Marga. Sehingga diharapkan teman-teman di Lampung akan menambah etalase untuk pekerjaan konstruksi lainnya," kata Hilda, saat dimintai keterangan di swiss-belhotel, Selasa (14/11/2023).

Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang bisa memaksimalkan pekerjaan konstruksi menggunakan katalog elektronik lokal adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Instansi lain juga harapan nya bisa melakukan hal yang sama seperti Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Kita harus memanfaatkan katalog elektronik sebesar 30 persen dari pagu pengadaan," paparnya.

Menurutnya jika hanya belanja barang saja yang dilakukan menggunakan katalog elektronik lokal maka hal tersebut dinilai akan sulit untuk mencapai angka 30 persen.

"Sehingga kalau dipenuhi dari e-purchasing barang saja sepertinya akan berat mencapai 30 persen. Sehingga diharapkan bisa dipenuhi dengan pekerjaan konstruksi. Sehingga harapan nya pekerjaan konstruksi pelan-pelan sudah dialihkan ke katalog elektronik," sambungnya.

Namun ia menjelaskan jika tidak semua pekerjaan konstruksi bisa menggunakan katalog lokal. Dimana yang bisa dilakukan adalah  konstruksi berulang, tidak beresiko tinggi dan sifat nya standar.

"Katalog elektronik ini merupakan metode pengadaan yang lebih cepat, mudah dan transparan serta tercatat secara sistem. Sehingga tertelusur siapa penyedia nya dan spesifikasi nya, sehingga harapannya pengadaan lebih mudah, cepat dan transparan," terangnya.

Ia menambahkan, katalog elektronik Pemprov Lampung sudah cukup maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai transaksi yang mencapai Rp358 miliar, dari jumlah tersebut sebesar Rp145 miliar merupakan pekerjaan konstruksi.

"Pekerjaan konstruksi di Lampung sudah mulai dengan nilai transaksi Rp145 miliar, tapi baru satu pekerjaan yaitu jalan. Harapan nya Pemprov Lampung bisa bekerjasama dengan yang lain seperti cipta karya dan sumber daya air agar mengusulkan etalase," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung, Slamet Riadi mengatakan, sampai saat ini belanja Pemprov Lampung di katalog elektronik lokal masih dibawah 30 persen.

"Sekarang ini posisi nya masih di bawah 30 persen paling sekitar 10 persen. Tapi ini pembanding nya dari total sirup, kalau dari e-purchasing kita sudah 100 persen," jelasnya.

Menurut Slamet beberapa kendala yang menyebabkan belum semua pekerjaan konstruksi menggunakan katalog lokal adalah terkendala oleh penyedia.

"Kendalanya itu pertama adalah ketersediaan penyedia nya. Kemudian paket sekarang ini sebenarnya banyak yang belum masuk ke dalam katalog. Namun kedepan akan terus kita tingkatkan," pungkasnya. (*)