Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Agen Gas di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel), membantah isu lonjakan harga gas elpiji 3 kilogram atau bersubsidi.

Pengelola Agen Gas, Simanjuntak menyatakan, tidak ada pemberitahuan ke warga untuk pengumpulan foto kopi KTP supaya bisa mendapat gas elpiji subsidi dengan harga normal.

"Siapa yang bilang begitu? bu RT? sepertinya belum ada informasi kenaikan harga gas, pada intinya informasi dari Pertamina itu bagi warga yang ingin membeli gas subsidi elpiji 3 kilogram itu sekarang wajib menggunakan KTP," kata Simanjuntak, saat dikonfirmasi, Rabu (25/10/2023).

Simanjuntak melanjutkan, pendataan KTP dimaksudkan supaya pembagian gas elpiji bersubsidi bisa merata dan hal itu merupakan peraturan dari Pertamina.

"Bukan kita asal minta KTP bukan, karena untuk pendataan disana, siapa yang mendapat gas subsidi," sambungnya.

Simanjuntak menyebut, tidak ada lonjakan harga gas elpiji bersubsidi hingga Rp45-50 ribu seperti yang dikhawatirkan oleh para ibu-ibu.

BACA JUGA: Ibu RT di Bakauheni Lamsel Sebar Isu Harga LPG 3 Kilo Naik Jadi 50 Ribu

"Tidak ada mas kenaikan harga segitu masih normal, harga gas elpiji 3 kilogram eceran normal Rp18 ribu. Cuma kalau mengenai kenaikan harga gas subsidi belum ada, belum ada informasi mengenai kenaikan. Sekarang yang terbaru, kalau ingin membeli gas subsidi wajib menggunakan KTP agar datanya jelas," urai Simanjuntak.

Simanjuntak juga mendengar, terkait informasi gas elpiji bersubsidi akan dihapuskan oleh pemerintah, meski hal itu masih simpang siur.

"Pokoknya kita tunggu saja sampai nanti berita fix-nya seperti apa. Jadi intinya sekarang kita mau beli gas itu harus memakai KTP, jadi kita melakukan pendataan," tegas Simanjuntak.

Agen Gas sendiri masih melayani masyarakat yang membeli gas elpiji bersubsidi dengan cara tunai, dan dilampiri dengan struk.

"Nah itu nanti kita bisa minta foto bukti struk-nya sudah bisa, jadi pihak Pertamina maunya gas itu dibagi dengan jelas dan merata ke masyarakat tidak ada untuk dijual lagi ke yang lain-lain," cetus Simanjuntak.

Simanjuntak menegaskan, pendataan KTP warga yang akan membeli gas elpiji bersubsidi dikarenakan permintaan dari Pertamina harus didata satu demi satu.

"Misalnya si A membeli gas berapa biji nomor NIK-nya sekian, karena kalau dia penerima bantuan biasanya langsung terdaftar disananya, kalau tidak terdaftar dia harus mendaftar lagi lewat My Pertamina untuk belinya," ujar Simanjuntak.

Simanjuntak menyatakan, pemberlakuan aturan supaya masyarakat melampirkan KTP saat membeli gas elpiji bersubsidi sudah berjalan.

"Sudah mulai berlaku, sudah mulai diterapkan. Karena kalau tidak diterapkan seperti itu, kami tidak akan dialokasikan pengirimannya tidak bisa dikirim kesini," tandas Simanjuntak.

Sementara, Kades Bakauheni, Sukirno mengaku, baru saja mengetahui informasi rencana lonjakan harga gas elpiji di kisaran Rp 45-50 ribu dan pengumpulan foto kopi KTP warga.

"Sampai saat tadi jam 12.00 WIB, saya belum tahu. Tadi ada warga yang menanyakan dan memang saya belum tahu," balas Sukirno.

Bahkan, Sukirno berjanji akan menelusuri kebenaran serta asal muasal program pengumpulan KTP warga untuk memperoleh harga gas elpiji dengan harga normal.

"Akan saya pelajari kebenarannya, dan dari mana program itu," tegas Kades Bakauheni.

Diberitakan sebelumnya, Warga Dusun Kampung Jering, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel), resah dengan munculnya isu lonjakan harga LPG 3 kilogram.

Uniknya, pemberitahuan lonjakan harga gas 3 kilogram disebarkan oleh ibu RT 05 bernama Fitra melalui grup WhatsApp ibu-ibu PKK dibarengi dengan anjuran agar mengumpulkan foto kopi KTP warga. (*)