Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) dikabarkan mulai mencicil pembayaran gaji 780 Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menurut sumber yang meminta namanya dirahasiakan, hari Kamis (27/7/2023) kemarin, Sekretariat KPU Lamsel mengeluarkan instruksi agar Sekretaris Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) mengumpulkan surat pertanggung jawaban (SPJ).

"Mohon ijin buat Bapak/Ibu Sekretaris PPK, untuk pengumpulan SPJ bulan Juli harap melampirkan fotocopy buku tabungan semua badan adhoc sampai ke desa, fotokopi dari halaman awal penerimaan honor dikarenakan mau kita check lagi apakah ada double transferan, mohon diteruskan ke PPS & sekretariatannya," ujar si sumber menirukan pesan di grup WhatsApp.

"Untuk honor dan operasional mulai dicicil hari ini, mohon bersabar. RKA segera kami kirimkan setelah saya berkoordinasi dulu dengan bapak Plt (Sekretaris)," lanjutnya.

Lalu, Sekretariat KPU juga memerintahkan agar mereka mengumpulkan foto kopi buku tabungan.

BACA JUGA: Gaji 780 PPS di Lampung Selatan Nunggak 2 Bulan, Total Rp 1 Miliar Lebih

"Buku tabungan halaman depan di fotocopy, minta cetak  buku tabungan transaksi awal sampai dengan terakhir dengan pihak BRI lalu difoto copy. Tunggu pencairan honor bulan Juni dulu baru dicetak," terus si narasumber.

"Sisanya insha Allah besok (Jumat), dikarenakan limit transfer dari pihak Bank, semoga semua dimudahkan," cetusnya.

Hari ini, Sekretariat KPU kembali mengirimkan pesan ihwal pembayaran gaji PPS untuk 8 kecamatan.

"Untuk honor hari ini yang segera akan di approve: 1. Kecamatan Penengahan, 2. Tanjung Bintang, 3. Way Sulan, 4. Tanjung Sari, 5. Way Panji, 6. Raja Basa, 7. Merbau Mataram, 8. Jati Agung," kata si narasumber.

Dari keterangan anggota PPS lainnya, dirinya sudah mengumpulkan SPJ secara berjenjang dari PPK ke Sekretariat KPU sejak awal bulan. Bahkan, ia pernah menerima transfer gaji langsung 2 bulan.

"Harusnya per tanggal 5 (gaji) yang sudah-sudah, nggak lancar lah dari mau lebaran itu sempat dobel katanya kesalahan entry-nya. Yang lain belum gajian kita sudah 2 kali gajian kita langsung terima bulan ini dan bulan depan (Maret-April), sekali itu," ucapnya.

Ia blak-blakan mengungkapkan keberatan, terkait pembayaran gaji anggota PPS yang tersendat-sendat.

"Keberatan. Orang kita aja sesuai slogan KPU 1 x 24 jam siap melayani baik kami PPS, PPK, KPU kabupaten," keluhnya.

Mengejutkan lagi, uang operasional anggota PPS akan dipangkas nilainya dari semula Rp2 juta menjadi Rp1 juta per bulan.

"Kalau operasional itu lancar tiap bulan, cuma ini ada pemangkasan yang tadinya operasional Rp2 juta jadi Rp1 juta. Kayaknya mulai bulan Juli-Agustus, pokoknya kalau tidak salah 4 bulan kedepan ada pengurangan menjadi Rp1 juta. Nanti tidak tahu bulannya apa normal lagi, alasannya kami tidak tahu, kami kaget," urainya.

Sedangkan, uang operasional berguna untuk menopang pelaksanaan kegiatan administrasi serta kinerja PPS seperti SPPD perjalanan dinas.

"Kita tidak diberitahukan alasannya apa. Kami punya opini bahwasanya kami di bulan-bulan ini tidak seberapa kerjaannya, dibilang kerjaan sedikit lah dibanding bulan-bulan penyusunan DPSHP sampai DPT," timpalnya.

"Tanggapannya keberatan. Karena dari awal kan sudah ada pagu anggaran, maksud kami apakah itu memang acuan dari KPU RI atau bisa jadi kemungkinan hanya dari Sekretariat KPU Kabupaten sebagai mereka yang mengelola anggaran," tandasnya.

Bahkan, ia belum mengetahui jika jabatan Sekretaris KPU kini telah berganti dari Bejo Purnomo dan diisi Plt Sekretaris KPU Amrozie.

"Belum. Saya pikir masih pak Bejo," tandasnya.

Dikonfirmasi terkait pembayaran gaji secara dicicil dan pemangkasan uang operasional PPS, Plt Sekretaris KPU Amrozie belum memberikan respon. (*)

Video KUPAS TV : Kereta Tabrakan di Lampung, PT KAI Sebut Dipicu Kelalaian Sopir Truk