Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Terbaru, KPK menemukan enam rekening bank milik Reihana, tapi hanya satu yang dilaporkan dalam LHKPN.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, Reihana juga pernah diklarifikasi terkait LHKPN pada tahun 2021. Saat itu, KPK menemukan Reihana tidak jujur dalam melaporkan kepemilikan rekening bank.

"Ada enam (rekening bank). Yang dilaporin Cuma satu," kata Pahala Nainggolan, di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/5).

"Begitu ramai saya tanya, ini pernah (diklarifikasi) pas 2021. Lalu hasilnya apa? Nggak ada. Baru kita tahu banknya kok nggak dilaporin yang lima. Sekarang nggak dilaporin lagi," lanjut Pahala.

Pahala tidak memerinci awal mula Reihana dipanggil untuk diklarifikasi mengenai kekayaannya pada 2021. Namun, klarifikasi Reihana saat ini masih berkisar pada asetnya yang dilaporkan di LHKPN. "Masih LHKPN, dipanggilnya klarifikasi LHKPN," ujar Pahala.

Dua tahun berselang, Reihana kembali menjalani klarifikasi LHKPN. Pahala mengatakan tidak ada perbaikan yang dilakukan Reihana terkait pelaporan data kekayaannya.

"Bukan nggak sesuai tapi nggak diperbaiki dan sekarang karena viral kena lagi. Makanya kami sekarang lebih serius lagi," katanya.

Harta kekayaan Reihana dinilai KPK janggal. Sebab, harta kekayaan Reihana hanya tercatat Rp2 miliar, padahal dia sudah menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun.

KPK menilai angka kekayaan itu tidak selaras dengan jumlah pendapatan yang seharusnya diterima Reihana dari jabatannya selama ini.

"Kecil lah 14 tahun jadi (kepala) dinas masa hartanya cuman Rp2 miliar. Yang bener-bener aja," katanya. Pahala menilai harta kekayaan Reihana lebih dari itu.

"Kan kalau dikumpulin dia jadi dewan pengawas di dua tempat. Pokoknya pendapatannya harusnya nggak segitu," imbuhnya.

Pahala mengaku KPK tidak mempersoalkan dalih yang digunakan Reihana. Menurutnya, KPK fokus pada kekayaan Reihana yang dinilai tidak sesuai dengan profil dan jabatan yang diembannya.

"Kalau tanggung jawab mah tetap yang namanya. Yang ngisi siapa nggak penting dan salah juga. Tapi akibatnya begitu kita tanya, ini kita dapat informasi kenapa bankmu nggak diisi, 'oh itu staf saya yang isi'. Kenapa kamu nggak ada penambahan harta? Padahal kalau dilihat dari penerimaannya dan pengeluarannya kan, 'oh itu staf saya yang isi'," jelas Pahala.

"Jadi kalau ditanya staf saya, staf saya. Jadi ngisi stafnya itu bukan soal siapa yang ngisi tapi dia jadi lepas tanggung jawab," tambahnya. (*)

Video KUPAS TV : Viral! Kendaraan Dinas Pemkot Bandar Lampung Diduga dipakai untuk Pasang Bendera Nasdem