Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Lampung yang bertugas di RSUD Abdul Moeloek diduga ikut terlibat saat Bakal Calon Presiden (Bacapres), Anies Rasyid Baswedan melakukan safari politik ke Provinsi Lampung pada, Sabtu (25/2/2023) kemarin.

Saat dimintai keterangan Inspektur Provinsi Lampung Fredy, menjelaskan jika nantinya benar terbukti PNS tersebut ikut terlibat kedalam kegiatan politik maka akan ada sanksi yang diberikan oleh Inspektur Provinsi Lampung.

"Kalau sampai ada ASN ikut terlibat dan memeriahkan Pilkada akan ada sanksi. Karena sudah ada aturan yang telah berlaku. Itu namanya dia tidak netral sedangkan PNS harus netral," katanya saat dimintai keterangan, Senin (27/2/2023).

Fredy menjelaskan jika untuk sanksi yang diberikan sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana sanksi yang dijatuhkan mulai dari hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. 

Dimana untuk sanksi disiplin sedang mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Sedangkan disiplin berat bisa sampai pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat.

"Untuk sanksinya sendiri tergantung dengan tingkat disiplin. Nanti kalau dia melanggar ada aturannya dan nanti kita proses. Setelah di proses baru nanti tahu hukuman disiplin apa yang akan diberikan," kata dia.

Fredy juga menjelaskan jka ada PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada boleh dilaporkan oleh siapapun. Baik itu Bawaslu maupun masyarakat luas yang mengetahui adanya PNS yang terlibat dalam perhelatan Pilkada.

"Untuk laporan sendiri selain dari Bawaslu tetep bisa diproses, dan akan ditindaklanjuti. Pengaduan nya bisa dari Bawaslu atau tidak tergantung kualitas laporannya. Tetap harus kita validasi dilapangan seperti apa," bebernya.

Pada kesempatan tersebut Fredy juga menjelaskan jika pihak nya tidak henti-hentinya mengingatkan para PNS dilingkungan Pemprov Lampung untuk dapat bersifat netral.

"Edaran netralitas PNS sudah dilakukan, setiap kali ada kesempatan pasti selalu diingatkan. Nanti kita pertegas, semua OPD dan kabupaten/ kota serta provinsi kita terus imbau untuk netral," tegasnya. (*)