• Selasa, 19 November 2024

Dihadapan Kepala Daerah Se-Indonesia, Presiden Jokowi Wanti-wanti Soal Kenaikan Harga Pangan dan Tahun Politik

Rabu, 18 Januari 2023 - 08.15 WIB
169

Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/23). Foto: Ist

Kupastuntas.co, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati menangani masalah kenaikan harga bahan pangan. Kepala daerah diminta sering-sering mengecek kondisi di lapangan.

Presiden Jokowi mengatakan, kenaikan harga pangan yang sangat terasa terjadi pada beras hingga daging ayam. Saat ini kenaikan harga pangan terjadi di banyak daerah.

"Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Saya sudah dua hari lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan, 79 daerah, beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Daging ayam ras 75 daerah mengalami kenaikan," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/23).

Jokowi minta para kepala daerah harus mengecek langsung kondisi di lapangan. Saat ini sudah tidak musim lagi sistem asal bapak senang (ABS).

"Ini tolong bupati, walikota, gubernur, sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Sudah nggak musim lagi sekarang ini yang namanya bawahan ABS. Cek langsung lapangan," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data apa adanya kepada para kepala daerah. Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam urusan tarif air hingga angkutan massal.

"Jadi BPS di daerah, informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Juga hati-hati mengenai tarif yang diatur oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Saya berikan contoh urusan tarif PDAM, hati-hati menentukan. Itu bisa menjadikan inflasi naik. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada," ucapnya.

Jokowi meminta pemerintah daerah membuat branding sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Karena branding daerah saat ini mirip-mirip.

"Saya perlu ingatkan bahwa kita ini memiliki 514 kabupaten-kota dan sekarang provinsi juga sudah tambah, jadi total sudah 38 provinsi. Hati-hati yang namanya tata kota," kata Jokowi.

Dia mengatakan. pemerintah daerah harus mendesain wilayahnya dengan baik. Menurutnya, setiap daerah harus menunjukkan keunggulan masing-masing, bukan malah mirip-mirip.

"Seluruh kabupaten kota itu harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi. Maksimalkan potensi daerah yang ada, buat master plannya yang betul-betul memiliki visi ke depan. Jangan semua kota/kabupaten kita ini sama semuanya," ujarnya. Dia mengatakan pemerintah daerah harus menyiapkan industri yang sesuai dengan potensi daerah.

Selain itu, Presiden Jokowi mewanti-wanti seluruh kepala daerah terkait stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Jokowi meminta para kepala daerah menjaga situasi tetap kondusif.
"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif," kata Jokowi.

Jokowi meminta para kepala daerah menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik, terutama politik identitas, yang kerap terjadi saat pemilu. "Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," ungkapnya.

Jokowi juga mewanti-wanti TNI dan Polri. Jokowi meminta anggota TNI/Polri tidak berpolitik praktis. "Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta TNI dan Polri memetakan potensi kerawanan. Dia meminta aparat keamanan itu siap siaga mengawal tahun politik.
"Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini," tutur dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta seluruh jajarannya lebih sering turun ke lapangan. Dengan demikian, kasus politik identitas bisa segera diatasi.
"Betul-betul harus memiliki tahun ini sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," papar Jokowi.

Bukan hanya itu, Presiden Jokowi pun memperingatkan para kepala daerah tentang pentingnya kebebasan beragama. Jokowi mengatakan setiap agama memiliki hak yang sama dalam beribadah.

"Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan walikota. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Dia meminta agar tiap kepala daerah memahami ini. Jokowi tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan.

"Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, kapolres, kapolda, pangdam harus ngerti ini, kejari-kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," tuturnya.

Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Jokowi menyebut Covid-19 telah terkendali dengan baik.

"Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage. Kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan hasil vaksinasi sejauh ini sudah mencapai 448 juta dosis. Hal itu merupakan hasil kerja sama semua pihak hingga ke tingkat RT. "Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan Covid dengan baik. Tanyakan di negara lain, ada nggak penanganan setotal kita?" ucapnya.

Hadir dalam rakornas ini, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Kejagung Burhanuddin. (Dtc)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu 18 Januari 2023 dengan judul “Presiden Jokowi Ingatkan Kenaikan Harga Pangan”