Kupastuntas.co, Jakarta - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) agar mengevaluasi diri secara menyeluruh terkait belum mampunya selesaikan permasalahan pangan di Indonesia.

Bahkan hingga kini, Komisi IV DPR RI menilai ketahanan pangan di Indonesia semakin memburuk pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta kebijakan impor beras.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (16/1/2022).

Sudin pun mempertanyakan komitmen segenap jajaran pejabat Kementan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Ini kan (pangan) masalah klasik, bahkan keadaannya malah semakin memburuk. Salah satu indikator yang ditunjukan, yaitu munculnya impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan impor meningkat. Ini secara kasat mata, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” ungkap Sudin.

Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu juga menyoroti soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Akibat hal ini, pemerintah pusat memutuskan mengambil keputusan impor pangan guna memenuhi stok pangan nasional yang dinilai di bawah target. Sehingga, ia menekankan pembaharuan sekaligus penyelarasan data produksi dan stok beras nasional.

“Harus evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Ini terjadi karena lemahnya koordinasi yang dilakukan Sekjen dengan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, DJA, MenPANRB, dan sebagainya. Kami melihat rendahnya komitmen Kementan yang tercermin dari informasi yang tidak konsisten,” terangnya.

Demi menyambut tahun 2023 dengan kinerja yang lebih baik, Sudin mewakili Komisi IV DPR RI mengingat kembali agar Kementan meninjau ulang setiap program kerja.

Sudin berharap, setiap program kerja yang dicanangkan di tahun ini memiliki kontribusi jangka panjang, menengah, dan pendek yang berdampak langsung kepada pangan Indonesia.

“Kegiatan Kementerian Pertanian tidak sebatas pada kegiatan proyek saja, tetapi fungsi pelayanan untuk petani harus ditingkatkan. Program-program yang anggarannya besar namun tidak berhasil harus dilakukan evaluasi dan ada laporan khusus, seperti pengembangan kedelai, Food Estate, maupun Vaksinasi PMK,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Lampung I itu. (*)