Kupastuntas.co, Jakarta - 10 Januari 2023 merupakan hari jadi PDI Perjuangan ke-50 tahun hadir di politik Tanah Air. Perayaan HUT ke-50 tahun PDI Perjuangan digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (10/01/2023).

Dalam acara yang mengusung tema 'Genggam Tangan Persatuan Semangat Gotongroyong Menuju Kemenangan Pemilu 2024', Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berjalan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju arena acara utama. Kemudian, Jokowi duduk diapit oleh Megawati dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo.

Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan terlihat menggunakan baju batik. Sedangkan Megawati berbaju merah dipadu hitam. Sementara itu, Prananda Prabowo menggunakan baju berwarna hitam. Di belakang ketiganya, tampak ribuan kader dan peserta acara yang meramaikan HUT ke-50 PDI Perjuangan.

Sebelum ke lokasi acara inti, Presiden Jokowi dan Megawati juga melihat sejumlah atraksi yang digelar untuk membuka acara, seperti aksi terjun payung, marching band, dan barisan Satgas Cakra Buana.

Sejumlah elite PDI-P juga terlihat hadir di peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan, di antaranya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Terlihat pula sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Untuk diketahui, PDI Perjuangan mempunyai sejarah yang cukup panjang, bahkan namanya sempat mengalami sedikit perubahan. Jika melansir dari situs resminya pdiperjuanganlampung.id berikut adalah sejarah dari PDI Perjuangan.

Dikutip dari liputan6.com PDI Perjuangan mempunyai sejarah yang berawal dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.

PNI sendiri tergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1973 akhirnya partai gabungan tersebut dinamakan dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sejak awal terbentuknya PDI ternyata sering mengalami konflik internal dan diperparah ketika adanya intervensi dari pemerintah. Adapun dalam mengatasi konflik tersebut alhasil anak kedua dari Ir Soekarno yaitu Megawati Soekarnoputri pun didukung untuk menjadi ketua umum PDI.

Meskipun begitu saat itu Pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut bahkan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri di Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2 hingga 6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Namun ternyata dengan adanya larangan tersebut ternyata keinginan dari peserta KLB sangat berbeda sehingga secara de facto Megawati pun dinobatkan menjadi Ketum DPP PDI untuk periode 1993 hingga 1998.

Musyawarah Nasional (Munas) pun dilaksanakan dari 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan Megawati Soekarnoputri pun akhirnya dikukuhkan menjadi Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk PDI secara de jure.

Konflik internal yang ada di PDI ternyata masih terjadi sampai akhirnya dilaksanakan sebuah kongres dari 22 hingga 23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Dimana saat itu di tanggal 20 Juni 1996 para pendukung dari Megawati melakukan unjuk rasa bahkan bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Pada 15 Juli 1996 pemerintahan Soeharto pun mengukuhkan Suryadi menjadi Ketum DPP PDI dan akhirnya 27 Juli di tahun yang sama pendukung dari Megawati pun menggelar mimbar demokrasi di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Karena hal tersebut akhirnya muncullah kubu-kubu lain seperti kubu Suryadi dan kubu Megawati Soekarnoputri. Karena adanya kerusuhan tersebut alhasil muncul kerusuhan yang disebut Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi peristiwa Kudatuli.

Adapun setelah peristiwa tersebut pimpinan Suryadi di PDI hanya memperoleh 11 kursi DPR dan ketika pemerintahan dari Soeharto lengser di reformasi 1998 maka PDI pun semakin kuat di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Ia pun ditetapkan menjadi Ketum DPP PDI untuk periode 1998 hingga 2003 pada kongres ke-V di Denpasar, Bali. Megawati juga mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar bisa mengikuti pemilu.

Perubahan nama tersebut juga sudah disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Sehingga saat ini PDI dikenal dengan nama PDI Perjuangan atau PDIP.

Megawati Soekarnoputri juga menjadi Ketum DPP PDI Perjuangan untuk periode 2000-2005 yang diresmikan ketika Kongres I 17 Maret-1 April 2000 di Semarang. Serta menjadi Ketum PDIP periode 2015-2020 pada Kongres IV PDI Perjuangan di Bali 8-12 April 2015. (*)

Video KUPAS TV : Produksi Beras di Provinsi Lampung Surplus 1 Juta Ton Lebih