Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Universitas Lampung (Unila) meraih juara 1 kategori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Palayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dalam Anugerah Reksa Bandha tahun 2022 di bawah kepemimpinan Prof. Asep Sukohar.

Penghargaan yang diberikan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Dudung Rudi Hendratna dan Perwakilan Kantor Pusat DJKN Bagian Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara Jose Arif Lukito kepada Universitas Lampung yang diwakili Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes., di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung, Senin (5/12/2022).

Wakil Rektor Dua Bidang Umum dan Keuangan UNILA, Prof. Asep Sukohar dalam sambutannya, mengucapkan rasa syukur dan bangga atas kinerja bidang umum dan keuangan, khususnya tim HTLBMN Unila, atas raihan penghargaan yang diterima.

"Alhamdulillah, dibawah kepemimpinannya bidang Umum dan Keuangan UNILA diharapkan kedepan tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara lainnya,” ungkap calon Rektor Unila ini, Senin (5/12/2022) pagi.

Menurutnya, pemberian penghargaan pada satker berprestasi ini merupakan bentuk apresiasi Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu kepada Unila yang telah mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara (BMN), sehingga dapat memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar.

Dengan pemberian penghargaan, diharapkan seluruh satuan kerja dan stakeholder diwilayah Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dapat terus mengoptimalkan penggunaan aset, meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi, serta akuntabilitas kekayaan negara, sehingga mampu memberikan kontribusi positif demi keberlangsungan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

"Semoga Unila mampu meningkatkan pengelolaan BMN yang lain, sehingga bisa menjadi institusi yang unggul dan semakin lebih baik,” ujar mantan Ketua IDI Wilayah Lampung.

Selain mendapatkan juara 1 dalam kategori PNBP, Universitas Lampung mendapatkan sertifikat BMN berupa tanah tahun 2022. Pemberian ini sebagai tindak lanjut temuan BPK sebelum tahun 2020. (*)

Video KUPAS TV : Pihak Terkait Harus Ikut Andil Dalam Instalasi Listrik di Hutan Register Lampung | Kupas Podcast