Kupastuntas.co, Lampung Barat - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat mendapat kucuran dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp12,7 Miliar untuk penanganan empat titik bencana di Kabupaten setempat. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat Ir. Okmal menyampaikan, anggaran dana hibah yang di alokasikan untuk Kabupaten tangguh bencana itu diperuntukkan menangani sejumlah titik bencana alam yang menjadi prioritas penanganan.

"Iya memang benar kita mendapatkan dana hibah sebesar Rp12,7 Miliar, namun secara teknis itu ke BPBD karena mereka sebagai leading sektor atau pihak pengguna anggaran, BPKD hanya menerima nya saja nanti bisa langsung ditanyakan ke BPBD untuk teknis lebih jelasnya seperti apa," kata Okmal. Rabu (9/11/2022).

Kepala BPBD setempat Padang Priyo Utomo mengatakan, pihaknya telah melakukan semua proses tahapan administrasi, namun mengingat tahun 2022 tersisa satu bulan menuju akhir tahun sehingga kemungkinan pelaksanaan dari pada dana hibah tersebut dilakukan pada tahun 2023.

Padang menjelaskan, anggaran dana hibah tersebut akan dialokasikan untuk penanganan empat titik penanganan dampak bencana alam yang ada di Kabupaten setempat, rinciannya di Kecamatan Kebun Tebu 2 titik, Kecamatan Suoh 1 titik dan 1 titik lagi berada di Argo Mulyo.

Padang menuturkan dalam proses pengajuan dana hibah, sebelumnya BPBD telah mengusulkan proposal ke BNPB pada awal tahun 2021 lalu untuk penanganan 48 titik penanganan dampak bencana alam, dari 48 titik tersebut hasil pra verifikasi ada 16 titik yang dilakukan verifikasi dan syarat administrasi lanjutan.

"Dari 16 itu akhirnya tersaring 6 titik untuk dilakukan verifikasi lapangan lalu muncul lah 4 titik yang di setujui, karena dana hibah dari BNPB ini betul-betul penanganan aset yang berdampak langsung terhadap masyarakat bukan hanya pada sisi keselamatannya dan perlindungannya. tetapi juga pada sisi ekonomi," kata Padang. 

Pilihan titik dan lokasi kemudian jenis pekerjaan, butuh kajian dari BNPB. Sehingga, pihaknya tidak bisa memilih titik mana saja menjadi prioritas, sebab yang menentukan pihak BNPB yang turun langsung melihat mengkaji serta menentukan langkah penanganan terhadap titik lokasi yang terdampak bencana alam tersebut.

"Pihak BNPB yang turun langsung tidak main-main, jadi kalau misal kaitannya dengan irigasi kan bicaranya DAS, mereka menggandeng balai DAS Provinsi, karena tidak hanya cukup 2 orang dan bukan sehari dua hari mulai dari titik nol usulan kita itu sampai titik akhir," pungkas Padang (*)

Video KUPAS TV : Bupati Way Kanan, Lampung tengah dan Tanggamus Terseret Kasus Suap Mantan Rektor Unila