Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Lampung dapat memaksimalkan belanja APBD untuk pemulihan ekonomi pasca melandainya persebaran Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang saat serah terima jabatan kepala BPKP Perwakilan Lampung di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Selasa (8/11/2022).

Serah terima Kepala BPKP Provinsi Lampung tersebut diberikan kepada Suryasih Fifi Herawati yang menggantikan Kepala BPKP sebelumnya Sumitro yang telah memasuki masa purna bhakti pada tanggal 1 November yang lalu.

Salamat Simanullang menjelaskan, belanja daerah merupakan salah satu instrumen yang paling penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu serapan belanja daerah juga harus dimaksimalkan sehingga semua program kerja dapat dijalankan.

"Program dan kegiatan pemerintah daerah juga harus dirancang dengan baik. Jika tidak dirancang dengan baik maka menyebabkan tingkat keberhasilan dan pencapaian sangat minim. Ini juga fokus BPKP untuk terus melakukan pengawasan," jelasnya.

Menurutnya, ditengah kondisi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi maka pemerintah daerah harus fokus dalam membelanjakan APBD dengan melihat belanja apa saja yang menjadi skala prioritas.

"Jika tidak seperti itu maka kebermanfaatan program dan kegiatan yang dilaksanakan akan sulit dirasakan manfaat nya oleh masyarakat. Maka saya ingatkan pemda bahwa penting ketika belanja berdasarkan skala prioritas," jelasnya.

Ia menjelaskan jika pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas BPKP dalam melakukan pengawasan guna memastikan semua belanja daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan betul-betul memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Perencanaan APBD adalah salah satu media untuk membantu pemerintah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi terhadap rancangan sasaran strategi. Sehingga program kerja lebih konvergen tidak bersifat copy paste dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas," kata Salamat.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menjelaskan, dirinya berharap agar keberadaan BPKP dapat menjadi mitra strategis Pemprov Lampung serta membantu dalam pengelolaan keuangan daerah dan badan usaha.

"Ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga pada tahun 2023 dan seterusnya, kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan serta badan usaha di Provinsi Lampung dapat meningkat dan menjadi semakin baik," terangnya.

Arinal menjelaskan, saat sudah ada 12 Pemerintah Daerah telah memiliki maturitas SPIP Level 3. Tiga pemerintah daerah yang belum mencapai SPIP Level 3 adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Mesuji.

"Dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah telah memiliki tingkat kematangan manajemen risiko dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) mencapai skor 3.00," pungkas Arinal. (*)