Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Proses penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) saat ini telah memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

"Semua putusan ada di Kemendagri, tapi sampai sekarang sudah masuk ke tahap harmonisasi dengan Kemenkumham. Baru setelah itu, Mendagri akan menetapkan. Semoga dalam waktu yang tidak lama," ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Qodratul Ikhwan, saat dimintai keterangan, Kamis (20/10/2022).

Qodratul menjelaskan, sengketa tapal batas tersebut bermula dengan adanya Tiyuh Karta Tanjung Selamat yang telah di definitifkan masuk kedalam wilayah Kabupaten Tubaba. Namun masyarakat Lampura mengaku, tiyuh tersebut masuk kedalam wilayah adat mereka.

"Harapan kami, pemerintah pusat segera menetapkan keputusan Tiyuh Karta Tanjung Selamat tersebut masuk ke daerah mana. Karena ini masyarakat juga sudah menunggu sejak lama. Supaya segera ada kejelasan," jelasnya.

Menurutnya, setelah pemerintah pusat memberikan keputusan, maka pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Jika masyarakat tetap tidak terima maka dipersilahkan untuk menuntut ke Mahkamah Agung.

"Nanti kita akan lakukan sosialisasi setelah adanya penetapan dari pemerintah pusat. Ketika dari kedua belah pihak ada yang tidak terima maka nanti bisa menuntut ke Mahkamah Agung untuk dilakukan sanggahan," pungkasnya.

Sebelumnya, tokoh adat Marga Sungkai Bunga Mayang yang berada di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara menolak jika tapal batas wilayah yang merupakan hak wilayah adat marga Bunga Mayang diklaim oleh masyarakat Marga Buay Bulan Kabupaten Tulangbawang Barat. (*)