Anggota DPRD Sahlan Syukur: Tindak Tegas Penimbun BBM dan yang Membekinginya
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur. Foto: Dok/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak
tegas semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam penimbunan Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi yang masih marak terjadi.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur,
mengungkapkan jika BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat pra
sejahtera sehingga pendistribusian dilapangan harus dipastikan tepat sasaran.
"BBM adalah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh
masyarakat. Sehingga kalau ada oknum yang menimbun kita minta untuk ditindak
dengan tegas. Kepolisian juga harus melakukan tracing orang-orang yang terlibat
di dalamnya," kata dia saat dimintai keterangan, Rabu (19/10/2022).
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan jika aparat
kepolisian dan juga Pertamina harus melakukan tracing atau penelusuran siapa
saja yang terlibat dalam penimbunan sehingga akan menimbulkan efek jera.
"Memang kendaraan itu sudah direncanakan dan sudah ada
niat untuk berbohong. Mereka melakukan
tindakan melawan hukum yang terkadang juga ada oknum yang membentengi. Dan itu
betul-betul harus ditindak tegas dari lapisan bawah sekaligus sampai yang atas
sekalipun," katanya.
Sementara itu Area Manager Communication, Relation & CSR
Sumbagsel Pertamina Patra Niaga, Tjahyo Nikho Indrawan, mengungkapkan jika
dalam rangka pengawasan pihaknya telah melakukan pencatatan plat nomor
kendaraan.
"Secara teknis, petugas SPBU juga sudah melakukan
pencatatan plat nomor kendaraan apabila membeli BBM di SPBU tersebut. Sehingga
dalam satu hari, hanya satu kali kendaraan tersebut boleh melakukan pengisian
BBM," katanya.
Pada kesempatan tersebut ia juga terus mendorong agar masyarakat
mau mendaftarkan kendaraannya kedalam apliaksi My Pertamina guna mencegah
penyalahgunaan data dari orang yang tidak bertanggung jawab.
"Orang yang menimbun BBM bisa dikenakan Pasal 55 UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hukumannya bisa pidana penjara paling
lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar," kata dia. (*)
Berita Lainnya
-
Rp 223 Triliun Dana Pendidikan Dialihkan untuk MBG, Hampir 30 Persen Anggaran Pendidikan 2026
Rabu, 25 Februari 2026 -
Gubernur Mirza Tinjau Perbaikan Jalan di Lampung Selatan, Drainase Jadi Prioritas
Rabu, 25 Februari 2026 -
Ngabuburit di Pasar Jatimulyo Lamsel, Gubernur Mirza Borong Sayuran
Rabu, 25 Februari 2026 -
Karyawan di Bandar Lampung Jadi Korban Curat, Uang Rp 436 Juta Raib
Rabu, 25 Februari 2026









