• Minggu, 27 Oktober 2024

Lagi-lagi Puluhan Anggota DPRD Lambar Bolos Rapat Paripurna, Tuai Kritik Pedas

Senin, 19 September 2022 - 21.22 WIB
578

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD di ruang rapat Maghgasana sekretariat DPRD setempat, Senin (19/9/2022) malam. Foto: Echa/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Tidak Kuorum, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2022 kembali di tunda.

Rapat paripurna yang dijadwalkan dari pukul 10:00 WIB memang berjalan alot, sebab dari jadwal yang sudah di tetapkan rapat paripurna DPRD setempat justru di mulai pada pukul 13:00 WIB dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dengan di hadiri sebanyak 27 anggota DPRD Lambar.

Rapat paripurna dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut berjalan kira-kira sampai jam 15:30 WIB, setelah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD selesai digelar ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial mengatakan bahwa rapat paripurna akan di lanjut dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD.

Namun sejumlah anggota DPRD memberikan masukan agar rapat paripurna di tunda agar memberikan waktu terhadap pemerintah untuk mengumpulkan OPD terkait membahas jawaban dari pertanyaan pandangan umum fraksi DPRD, anggota DPRD pun banyak yang tidak sepakat tentang waktu pelaksanaan paripurna ada yang ingin di lanjutkan pukul 17:00 WIB ada yang 20:00 WIB.

Sehingga di ambil jalan tengah dan di sepakati untuk di lanjutkan pada pukul 19:00 WIB untuk penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD, namun dari jadwal yang telah di sepakati hingga pukul 20:00 WIB anggota DPRD Lambar yang hadir hanya kurang lebih 11 orang sehingga tidak memenuhi kuorum dan terpaksa rapat paripurna kembali di tunda.

Hal tersebut pun mendapatkan perhatian dari berbagai pihak bahkan mereka meragukan komitmen DPRD Lambar yang terkesan tidak serius dalam melaksanakan rapat paripurna itu, salah satu pejabat dilingkungan pemkab yang enggan di sebutkan namanya menyayangkan sikap anggota DPRD yang tidak hadir pada pembahasan tingkat satu tersebut.

"Tentu kita sangat menyayangkan hal tersebut terjadi, karena apabila memang anggota DPRD ada permasalahan terkait APBD P seharusnya bisa di tindaklanjuti dengan badan musyawarah DPRD setempat atau badan anggaran, fraksi DPRD kan sudah menyampaikan pandangan mereka seharusnya mereka juga bisa hadir mendengarkan jawaban dari pemerintah," katanya.

Jika memang jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi tidak sesuai seperti yang di harapkan tentu bisa di tindaklanjuti pada pembahasan tingkat selanjutnya sehingga antara Pemkab Lambar dan DPRD Lambar tetap bisa bersinergi dalam menjalankan program pembangunan di Bumi Beguai Jejama Sai Betik.

"Harapan kita jangan lah seperti ini DPRD yang membuat jadwal rapat pembahasan dan menyepakati seharusnya bisa lebih berkomitmen dalam menjalankan apa yang sudah di sepakati bersama jadi bisa saling bersinergi dalam membangun Lampung Barat yang lebih baik lagi," pungkasnya.

Sedangkan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Rakyat Lampung Barat, Anton Cabara Maas, menyayangkan tindakan puluhan anggota dewan yang tidak hadir tersebut.

"Ini lucu, mereka yang mengundang tapi malah mereka yang tidak hadir. Coba kalau eksekutif yang tidak hadir rapat atau telat saja, pasti mereka marah-marah," ungkap Anton, begitu sapaan akrab nya.

Menurut Anton, kalaupun ada yang kurang pas terkait anggaran perubahan tersebut atau tidak sesuai keinginan anggota dewan seharusnya bisa dibicarakan baik-baik di badan anggaran.

"Kami sebagai rakyat jujur sangat menyayangkan tindakan wakil kami di DPRD jika seperti itu. Kalau begini mereka memberikan contoh yang tidak baik. Apakagi tadi sore banyak anggota dewan yang hadir, kenapa malam ini tidak, pertanyaannya mereka kemana," tegas Anton.

"Ini juga patut kita cari tahu penyebabnya, apakah memang karena ada kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir atau justru kepentingan mereka yang tidak terakomodir. Jangan sampai hal seperti ini terus terjadi," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan dari pihak anggota DPRD baik Sekretaris Dewan ataupun pihak terkait lainnya belum merespon meskipun sudah coba di hubungi melalui telpon. (*)

Video KUPAS TV : Rentenir Bersenpi Sekaligus Bandar Narkoba di Bandar Lampung Diringkus Polisi